Energi Jadi Prioritas, Pemprov Malut Dorong Skema Baru Distribusi LPG

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan energi daerah di tengah tekanan dinamika global yang kian kompleks. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Utara, Drs. H. Samsuddin A. Kadir, mewakili Gubernur, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) antara Pertamina Patra Niaga dan Pemprov Malut bersama para pemangku kepentingan lintas sektor, di Halmahera Room Bela Hotel, Selasa (21/4/2026).

FGD bertema efisiensi distribusi LPG non-subsidi (NPSO) ini menjadi forum strategis dalam merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan geopolitik global yang berdampak langsung pada sektor energi daerah.

“Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh setiap langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi, khususnya dalam menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu,” tegas Sekda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Dari Surakarta, Gubernur Dorong Penguatan Budaya di Maluku Utara

Ia menekankan, keberhasilan pengalihan supply point LPG non-subsidi sangat ditentukan oleh soliditas koordinasi antar pemangku kepentingan.

“Sinergi, koordinasi, dan komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, instansi vertikal, hingga seluruh stakeholder menjadi kunci utama,” ujarnya.

Lebih jauh, Sekda mendorong lahirnya sistem monitoring bersama yang berkelanjutan, agar setiap dinamika di lapangan dapat direspons cepat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

“Forum ini diharapkan melahirkan mekanisme monitoring berkelanjutan, sehingga setiap penyesuaian ke depan bisa diambil secara cepat dan terukur,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan empat arahan strategis Gubernur Maluku Utara sebagai langkah konkret memperkuat distribusi energi.
Pertamina diminta mengkaji skema distribusi langsung (direct supply) dari Sorong ke Ternate guna memangkas rantai pasok.

Dinas Perhubungan didorong mengusulkan trayek tol laut khusus LPG rute Ambon–Ternate atau Sorong–Ternate ke Kementerian Perhubungan.

Kemudian, Pemprov mempercepat kajian pembangunan SPBE di Sofifi sebagai solusi jangka panjang. Dibentuk tim kecil lintas lembaga (Pemprov, Pertamina, Hiswana Migas, Dishub, dan BI) untuk merumuskan skema charter bersama atau subsidi ongkos angkut melalui APBD, dengan tenggat waktu dua pekan.

“Arahan Gubernur jelas, stok harus aman, distribusi lancar, dan harga tetap wajar. Jangan sampai masyarakat kembali menggunakan minyak tanah karena LPG tidak terjangkau,” tegasnya.

FGD ini turut dihadiri perwakilan Pertamina Patra Niaga, Forkopimda Maluku Utara, pimpinan perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, sebagai upaya bersama memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di Maluku Utara. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi