Kejar Target Proyek 2026, Progres Kontraktor Bakal Dievaluasi

Kasedata.id – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menjadwalkan evaluasi progres proyek jalan dan jembatan bersama seluruh kontraktor pelaksana pada 23–24 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengukur capaian pekerjaan sekaligus mendorong percepatan proyek agar rampung sebelum akhir tahun.

Evaluasi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusul masih beragamnya progres pekerjaan fisik di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek telah mencapai lebih dari 80 persen, tetapi sebagian lainnya masih berada di bawah 30 persen.

Rencana evaluasi itu disampaikan Sarbin setelah mengecek ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU dan menggelar rapat evaluasi bersama jajaran Dinas PUPR Maluku Utara di Ternate, Senin (19/10/2026).

Sarbin mengungkapkan, realisasi pelaksanaan anggaran secara keseluruhan masih berada di kisaran 52 hingga 60 persen. Namun, capaian tersebut belum merata karena terdapat pekerjaan yang progresnya telah mencapai 80 hingga 90 persen, sementara proyek lainnya masih berkisar 30 persen.

“Persentasenya rata-rata pelaksanaan anggaran sekitar 60 persen, 52 persen kalau tidak salah. Tapi itu secara keseluruhan. Ada yang sudah 80, 90 persen, tapi ada yang masih 30 persen,” kata Sarbin.

Menurutnya, sisa waktu hingga akhir Desember 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, evaluasi bersama kontraktor tidak sekadar membahas laporan progres, tetapi juga memastikan kesiapan pelaksana dalam mempercepat pekerjaan dan memenuhi target penyelesaian.

Pemerintah provinsi, kata Sarbin, akan meminta penjelasan mengenai kemampuan kontraktor menuntaskan pekerjaan sesuai jadwal. Proyek dengan progres rendah menjadi perhatian agar hambatan pelaksanaan dapat diidentifikasi dan langkah percepatan segera dilakukan.

“Nanti dijadwalkan rapat mungkin tanggal 24 atau 23 dengan pihak ketiga untuk kesanggupan mereka menyelesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Selain mengevaluasi progres, Sarbin turut menyoroti pelaksanaan kegiatan fisik yang bersumber dari tambahan anggaran lebih dari Rp 100 miliar dalam APBD Perubahan. Ia berharap anggaran tersebut tidak didominasi kegiatan fisik yang baru dilelang karena memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan.

Menurutnya, kegiatan lanjutan lebih layak diprioritaskan agar pekerjaan yang sudah berjalan dapat diselesaikan tanpa terkendala singkatnya sisa tahun anggaran.

“Saya berharap untuk kegiatan fisik yang proses lelangnya itu sebaiknya tidak dilakukan di perubahan. Mungkin yang sifatnya kelanjutan,” katanya.

Pemprov Maluku Utara berharap seluruh kontraktor dapat menunjukkan komitmen dan kesanggupan mempercepat pekerjaan. Pengawasan terhadap progres proyek pun menjadi penting agar pembangunan jalan dan jembatan dapat diselesaikan tepat waktu serta memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi