Kasedata.id – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku Utara, Rabu (22/4/2026), tak sekadar menjadi forum diskusi. Pertemuan ini menjelma panggung kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Bertempat di Ballroom Bela Hotel Ternate, isu konektivitas antarpulau menjadi fokus utama bukan lagi sekadar keluhan, tetapi agenda bersama yang siap ditindaklanjuti.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyampaikan secara lugas tantangan geografis yang dihadapi daerahnya. Dengan sekitar 975 pulau, Maluku Utara masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Konektivitas antarpulau masih terbatas. Jalan, jembatan, dan akses transportasi belum merata. Ini menjadi fokus yang terus kami dorong,” tegas Sherly.
Untuk memperkuat gambaran tersebut, Pemerintah Provinsi menampilkan video kondisi riil di lapangan. Tayangan itu memperlihatkan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, distribusi hasil perikanan dan pertanian yang tersendat, hingga potensi ekonomi yang belum tergarap optimal karena keterbatasan akses.
Dampaknya terasa langsung oleh masyarakat. Nelayan dan petani kopra, misalnya, masih menghadapi hambatan serius dalam memasarkan hasil produksi mereka.
Forum ini dihadiri Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba, bersama Sekda Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, DPRD Maluku Utara serta para kepala daerah seperti James Uang, Ikram Malan Sangadji, dan Anjas Taher.
Dalam sesi diskusi, Irine menegaskan bahwa DPR RI menangkap serius seluruh aspirasi yang disampaikan daerah. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem mitigasi bencana, terutama pada masa krusial golden hour, agar keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin.
Perwakilan BMKG menjelaskan bahwa perangkat seperti sensor geofisika dan tsunami gauge telah tersedia, dan saat ini terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk dengan operator telekomunikasi untuk memastikan penyebaran informasi peringatan dini berjalan cepat dan merata.
Dukungan DPR RI juga tampak pada perhatian terhadap keselamatan pelabuhan. Komisi V mendorong peningkatan standar keamanan sebagai bagian dari pelayanan dasar di wilayah kepulauan.
“Pelabuhan harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk melindungi masyarakat,” ujar Iren.
Tak berhenti pada diskusi, DPR RI langsung mendorong langkah konkret. Komisi V mengusulkan rapat lanjutan bersama Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan guna memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara berjalan efektif dan terarah.
Komitmen itu diperkuat dengan dorongan alokasi anggaran tahun 2026 melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dan pembangunan irigasi skala kecil.
“Kita ingin program yang langsung dirasakan masyarakat. DPR RI akan terus mengawal agar kebutuhan daerah bisa terealisasi,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi penegasan bahwa sinergi pusat dan daerah tidak hanya terbangun di atas meja rapat, tetapi diarahkan pada aksi nyata.
Maluku Utara kini tidak berjalan sendiri namun ada dukungan pusat kian menguat, membuka jalan bagi konektivitas yang lebih merata dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.(*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
