Reforma Agraria, Pemprov Malut Petakan Lahan Masyarakat Adat

Kasedata.id – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjond, dalam wawancaranya di salah satu siaran TV nasional menyatakan komitmennya untuk mengganti lahan masyarakat adat yang terlanjur dikonversi menjadi izin usaha pertambangan (IUP). Komitmen itu disampaikannya pada 22 November 2025 lalu melalui program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Fachruddin Tukuboya, memastikan bahwa Pemerintah Provisni (Pemprov) akan bekerja sama dengan Bank Tanah untuk menginventarisasi seluruh data lahan yang diperoleh. Tujuanya, agar penataan lahan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Pernyataan Fachruddin ini disampaikan usai seminar bersama Direktur Bank Tanah di Aula Nuku Unkhair Ternate, Kamis (27/11/2025).

“Kita akan bekerja sama dengan Bank Tanah untuk menyinkronkan data. Pemprov siap kapan saja. Kalau lahan yang kita identifikasi memiliki kriteria yang dibutuhkan komunitas masyarakat adat, maka akan kita siapkan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fachruddin menambahkan, Pemprov Malut saat ini juga menjalankan program Kementerian Sosial terkait penyediaan rumah bagi masyarakat adat. Sebelumnya, pemprov telah mengidentifikasi sejumlah rumah yang ditempati warga adat namun belum memiliki sertifikat. Selain menggandeng Bank Tanah, pemprov juga bekerja sama dengan BPN untuk mempercepat proses sertifikasi.

“Ada program dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Sosial, untuk penyediaan rumah. Beberapa waktu lalu kami mengidentifikasi rumah masyarakat adat yang belum memiliki sertifikat. Ini yang akan dipercepat bersama Bank Tanah dan BPN melalui program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” jelasnya.

Selain pemetaan dan sertifikasi, Fachruddin memastikan Pemprov Malut akan memverifikasi bahwa lahan yang disiapkan benar-benar berstatus tanah adat sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum terhadap wilayah mereka. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar