Kasedata.id – Visi pembangunan Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe terus diterjemahkan melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya melalui sektor perumahan yang kini menjadi salah satu fokus kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Maluku Utara di bawah kendali Hj. Musyrifah Alhadar.
Bukan sekadar membangun rumah, Disperkim Malut mendorong penyediaan hunian layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat agenda pengentasan kemiskinan.
Program pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi salah satu instrumen utama. Intervensinya mencakup pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah hingga pembangunan dapur sehat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini sekaligus mempertegas arah pembangunan Pemprov Malut, pertumbuhan daerah harus diterjemahkan menjadi manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
“Dinas Perkim dibawah naungan saya, tentu berkomitmen dan hadir untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat melalui program pembangunan dan rehabilitasi rumah,” kata Musyrifah kepada redaksi Kasedata.id, Kamis (8/10/2026).
Di bawah kepemimpinannya, Ivo sapaan akrab Musyrifah menegaskan, program RTLH tidak ditempatkan semata sebagai proyek pembangunan fisik. Disperkim mengarahkannya sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
“Pembangunan RTLH meliputi pembangunan baru, peningkatan kualitas dan pembangunan dapur sehat,” jelasnya.
Bagi Ivo, pendekatan tersebut menjadi penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dikerjakan, tetapi dari seberapa jauh program pemerintah mampu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, kerja Disperkim menjadi bagian dari upaya mensukseskan visi dan misi Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe melalui program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung di tingkat keluarga.
Tak hanya menyasar rumah tidak layak huni, Disperkim Malut juga hadir dalam penanganan masyarakat yang rumahnya terdampak bencana. Pemerintah memberikan dukungan melalui pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah rusak hingga penanganan relokasi dalam program pemerintah.
“Penanganan rumah korban bencana dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah, termasuk relokasi dalam program pemerintah,” terang Musyrifah.
Komitmen tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pelayanan perumahan tidak berhenti pada pembangunan rumah baru. Disperkim dituntut hadir dalam berbagai kondisi masyarakat, termasuk ketika warga kehilangan atau mengalami kerusakan tempat tinggal akibat bencana.
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap program tersebut, Dinas Perkim membuka layanan informasi dan pengajuan permohonan di Alun-Alun Kota Sofifi, 5–12 Oktober 2026, pukul 09.00–20.00 WIT.
Masyarakat yang ingin mengakses layanan diminta membawa KTP dan Kartu Keluarga sebagai dokumen administrasi awal.
“Terbuka untuk umum, sehingga bagi warga yang berkepentingan agar membawa KTP dan Kartu Keluarga,” imbaunya.
Melalui program tersebut, Disperkim Malut menunjukkan bahwa visi “Tumbuhnya Harus Terasa” tidak berhenti sebagai slogan peringatan HUT ke-27 Maluku Utara. Di sektor perumahan, pertumbuhan itu diterjemahkan melalui rumah yang lebih layak, lingkungan yang lebih baik, dan pelayanan pemerintah yang semakin dekat dengan masyarakat.
Di bawah kendali Musyrifah Alhadar, Disperkim Maluku Utara menjadi salah satu perangkat daerah yang membawa kerja besar Pemprov Malut dari ruang kebijakan menuju kebutuhan paling mendasar masyarakat, memiliki tempat tinggal yang layak dan aman. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
