Dampak Sekolah Gratis SD-SMP di Kota Ternate

Rabu, 16 Juli 2025 - 21:46 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : ilustrasi

Foto : ilustrasi

Kasedata.id — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP resmi dibacakan pada 27 Mei 2025 lalu. Kebijakan ini menuai respons dari berbagai pihak, termasuk sekolah swasta di Kota Ternate yang dipastikan menjadi “korban” dari kebijakan tersebut.

Apalagi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Muhlis Djumadi, sebelumnya menyatakan bahwa putusan tersebut final dan wajib dijalankan.  Pernyataan ini mempertegas komitmen Pemkot Ternate terhadap implementasi kebijakan pendidikan gratis yang menjadi mandat konstitusi.

Akan tetapi sejumlah sekolah swasta menilai bahwa kebijakan ini perlu pendekatan teknis yang cermat dan adil agar tidak menimbulkan ketimpangan terutama dalam hal pembiayaan operasional.

Kepala Sekolah SD Islamiyah 5 Kota Ternate, Halima, menyambut baik kebijakan tersebut karena diyakini dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan membantu mengurangi kesenjangan sosial.

“Soal pendidikan gratis tentu sangat baik dan masyarakat pasti senang. Tapi kami ini berada dibawah yayasan. Banyak guru honorer yang gajinya bergantung pada iuran sekolah. Kalau kebijakan ini dijalankan tanpa ada keseimbangan bantuan dari pemerintah, kami bisa kesulitan,” ujarnya kepada media, Rabu (16/7/2025).

Menurut Halima, sekolah swasta tidak bisa disamakan begitu saja dengan sekolah negeri karena sumber anggaran mereka berbeda. Ia menegaskan, jika kebijakan ini dijalankan, Dinas Pendidikan harus mengkaji secara teknis dan menyeluruh agar implementasinya tidak merugikan pihak swasta.

Baca Juga :  SMA Negeri 5 Ternate Matangkan Siswa Hadapi TKA

“Kalau tidak ada dukungan dana operasional atau bantuan langsung untuk sekolah swasta, maka sarana, prasarana, dan kesejahteraan guru bisa sangat terdampak. Kami berharap pengkajian dilakukan dengan tepat sasaran,” tegasnya.

Halima juga berharap pemerintah tidak hanya melihat sekolah swasta sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra strategis dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama di jumlah sekolah masih terbatas.

“Kebijakan ini bagus, tapi harus dibarengi perhatian yang adil bagi kami di sekolah swasta. Kami butuh dukungan agar bisa bertahan dan tetap memberikan pelayanan pendidikan yang layak,” tutupnya. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

HUT ke-27 Malut Bukan Sekadar Seremoni, Dikbud Gembleng Generasi Berkarakter
Dikbud Malut Semarakkan HUT ke-27 Lewat Kirab Pesona Kie Raha Nusantara
OGN 2026 Resmi Ditutup, Halteng Tegaskan Komitmen Pendidikan Numerasi
Dikbud Malut Dorong Afirmasi Pendidikan dan Perluasan Revitalisasi Sekolah
Pemkab Halteng Resmi Gelar Olimpiade GASING Nasional 2026
Buka OGN 2026, Wagub Sarbin Sambut Talenta Matematika dari Berbagai Daerah
Ruang Kuliah Terbatas, INTEG Ternate Minta Perhatian Ketua Komisi IV DPRD Malut
80 Calon Kepsek Masuk Tahap Uji Kompetensi, Dikbud Malut Tegaskan Merit System

Berita Terkait

Jumat, 9 Oktober 2026 - 20:26 WIT

HUT ke-27 Malut Bukan Sekadar Seremoni, Dikbud Gembleng Generasi Berkarakter

Rabu, 7 Oktober 2026 - 21:30 WIT

OGN 2026 Resmi Ditutup, Halteng Tegaskan Komitmen Pendidikan Numerasi

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:18 WIT

Dikbud Malut Dorong Afirmasi Pendidikan dan Perluasan Revitalisasi Sekolah

Senin, 5 Oktober 2026 - 16:30 WIT

Pemkab Halteng Resmi Gelar Olimpiade GASING Nasional 2026

Senin, 5 Oktober 2026 - 16:05 WIT

Buka OGN 2026, Wagub Sarbin Sambut Talenta Matematika dari Berbagai Daerah

Berita Terbaru

Ternate

DWP Ternate Dorong Produk Lokal Jadi Ekonomi Keluarga

Sabtu, 10 Okt 2026 - 20:14 WIT