Home / Daerah

Paripurna Sepi, Mayoritas Pimpinan OPD dan Camat Ternate Absen

Redaksi Kasedata

Rabu, 17 September 2025 - 18:48 WIT

URL berhasil dicopy

Suasana paripurna di DPRD Kota Ternate yang dihadiri segelintir OPD [Foto : amat/kasedata]

Kasedata.id – Rapat Paripurna ke-19 masa sidang III sekaligus penutupan masa persidangan 2024–2025 serta pembukaan masa sidang I tahun sidang 2025–2026 DPRD Kota Ternate berlangsung sepi, Rabu (17/9/2025). Tercatat, sekitar 90 persen pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat tak menghadiri agenda penting tersebut.

Absennya mayoritas pimpinan OPD dan Camat dalam paripurna ini menimbulkan pertanyaan terkait komitmen mereka bersama DPRD untuk membahas persoalan menyangkut hajat hidup warga Ternate.

Dari puluhan OPD, hanya segelintir yang tampak hadir. Diantaranya Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pangan, Kepala BKAD, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali, usai sidang kepada wartawan mengaku pihaknya telah mendistribusikan undangan resmi terkait paripurna tersebut.

“Undangan sudah kami kirim melalui Kabag Humas dan juga grup WhatsApp pimpinan OPD. Dari pantauan saya, memang sebagian besar hanya diwakili staf. Nanti akan saya cek kembali daftar hadir. Padahal Wali Kota selalu menekankan pentingnya kehadiran OPD di setiap paripurna,” ungkapnya.

Dalam paripurna tersebut sejumlah anggota DPRD juga mengajukan instruksi penting terkait hasil reses di lapangan. Diantaranya, Nurlela Syarif, Fuad Alhadi, Tasman Balak, Ghifari Bopeng, Ridwan Ar, dan Junaidi A. Baharudin. Mereka menyampaikan temuan mulai dari distribusi minyak tanah, bantuan perahu nelayan yang tidak tepat sasaran, kerusakan talud penahan banjir, hingga pengaktifan kembali pasar di Kelurahan Sasa.

Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, turut menanggapi instruksi Nurlela Syarif terkait dugaan praktik pembelian minyak tanah yang disertai pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Saya akan meninjau langsung. Kami akan lakukan pendataan rumah ke rumah. Tidak ada instruksi resmi yang mengaitkan pembelian minyak tanah dengan pembayaran PBB,” tegas Nasri. (*)