BPBJ Malut dan Pemkab Sula Genjot Digitalisasi Pengadaan, Kematangan UKPBJ Jadi Target

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk mendorong pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

Langkah ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi sistem pengadaan elektronik, serta penguatan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan proses belanja pemerintah berjalan lebih efektif, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penginputan serta Pencatatan Kontrak Elektronik pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Katalog Elektronik, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, hingga peningkatan level kematangan UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Gedung ISDA, Kota Sanana, Jumat (26/6/2026), dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Sula, Abdi Umagapi, yang mewakili Bupati Kepulauan Sula.

Dalam sambutannya, Abdi menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan sektor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasalnya, kualitas proses pengadaan turut menentukan efektivitas penggunaan anggaran daerah sekaligus keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

“Melalui proses pengadaan yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Abdi.

Ia mengapresiasi kolaborasi BPBJ Provinsi Maluku Utara dan UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula yang menghadirkan pendampingan teknis bagi aparatur pemerintah daerah. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengadaan yang sesuai regulasi dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Abdi menekankan, bimtek tersebut tidak boleh dipandang sebatas kegiatan administratif. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman, meningkatkan kompetensi, serta menyamakan persepsi seluruh pelaksana pengadaan agar bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan SPSE, kontrak elektronik, dan Katalog Elektronik kini menjadi kebutuhan dalam mendorong proses pengadaan yang semakin modern. Aparatur pemerintah dituntut mampu beradaptasi dengan sistem digital agar pelaksanaan pekerjaan lebih cepat, tepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola secara baik, profesional, dan bertanggung jawab,” katanya.

Karena itu, Abdi mengajak seluruh perangkat daerah, camat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta tim teknis untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia berharap setiap tahapan pengadaan tidak berhenti pada pemenuhan prosedur, tetapi benar-benar mendukung pelaksanaan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula.

Abdi pun meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius, aktif berdiskusi, dan menggali pengetahuan dari para narasumber agar materi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah.

Usai menyampaikan sambutan, Abdi secara resmi membuka kegiatan yang mencakup penginputan dan pencatatan kontrak elektronik di SPSE, Katalog Elektronik, konsolidasi pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan level kematangan UKPBJ Kabupaten Kepulauan Sula.

Sementara itu, Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Hairil, kompetensi aparatur menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan proses pengadaan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Karena itu, peningkatan pemahaman terhadap sistem elektronik dan tata kelola pengadaan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

Ia berharap para peserta tidak sekadar memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam proses pengadaan di masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Melalui kegiatan ini kami berharap kompetensi aparatur semakin meningkat, sehingga mampu mendukung pengadaan barang dan jasa yang profesional, akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan level kematangan UKPBJ di Kabupaten Kepulauan Sula,” ujarnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi