DPRD Sula Desak Pemprov Malut Bayar DBH

Kasedata.id — Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula belum juga dicairkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Hal ini menjadi piutang DBH yang menjadi hak Pemda Sula ini mencapai lebih dari 43 miliar.

Anggaran tersebut merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang seharusnya disalurkan melalui Pemprov Malut kepada seluruh kabupaten/kota di wilayahnya, termasuk Kepulauan Sula. Namun hingga Agustus 2025, Pemprov baru menyalurkan sekitar 3 miliar lebih untuk Kepulauan Sula, jauh dari jumlah yang seharusnya diterima.

Minimnya pencairan DBH ini menjadi desakan dari Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore. Ia menilai ketidaktegasan Pemprov Malut dalam merealisasikan hak-hak kabupaten sangat merugikan masyarakat Sula.

Baca Juga :  Trigana Air Tambah Rute Flight, Seminggu 3 Kali Penerbangan Sanana-Ternate

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah membaca pernyataan Ibu Gubernur Maluku Utara di beberapa media beberapa bulan lalu, bahwa pencairan DBH akan dilakukan secara bertahap. Tahap awalnya masing-masing daerah dijanjikan akan menerima 15 miliar, tapi hingga kini Pemda Sula belum menerima apa-apa,” ungkap Ramli, Rabu (6/8/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan bahwa dana DBH tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di Kepulauan Sula. Ia mendesak agar Pemprov Malut segera melunasi piutang tersebut tanpa menunda-nunda lagi.

“Kami ini juga bagian dari Provinsi Maluku Utara. Jangan dianaktirikan. Kalau DBH dibayarkan, otomatis pembangunan di Sula juga bisa berjalan. Jadi ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ramli menyampaikan DPRD dan masyarakat Kepulauan Sula menunggu komitmen nyata dari Pemprov. Ia berharap masalah ini tidak terus berlarut dan menghambat roda pemerintahan di daerah.

“Atas nama DPRD Sula, kami minta agar persoalan ini segera diselesaikan. Jangan sampai rakyat terus jadi korban karena kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (*)

Penulis : Karno Pora

Editor : Sandin Ar