Harga Biosolar Tembus Rp 17 Ribu per Liter, Wagub Sarbin Sidak SPBU Sofifi

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul dugaan penyalahgunaan Biosolar yang membuat harga di tingkat sopir lintas melonjak hingga Rp 17.000 per liter, jauh di atas harga normal Rp 6.800 per liter.

Untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, bersama Satuan Tugas (Satgas) BBM melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sofifi, Senin (19/10/2026).

Sidak tersebut tidak hanya untuk memeriksa ketersediaan Pertalite dan Biosolar, tetapi juga memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para sopir angkutan barang dan penumpang, berjalan lancar tanpa hambatan.

Dalam peninjauan itu, Sarbin menegaskan pentingnya pengawasan langsung untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan pelayanan SPBU tetap berjalan sesuai aturan.

“Pemerintah daerah ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kami berharap pihak SPBU senantiasa memberikan pelayanan sesuai ketentuan,” tegas Sarbin, yang turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara, M. Ronny Saleh, memastikan pasokan Pertalite dan Biosolar di SPBU yang diperiksa masih berjalan baik. Suplai kedua jenis BBM tersebut juga dilaporkan berlangsung lancar.

Meski demikian, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan BBM bersubsidi agar tidak terjadi kekosongan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Ronny mengungkapkan, Pemprov Maluku Utara sebelumnya telah menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta tambahan kuota Biosolar. Dari pengajuan tersebut, pemerintah memperoleh kuota sebesar 180 kiloliter, dengan 80 kiloliter di antaranya telah dialokasikan.

“Pemprov telah menyurat ke BPH Migas dan mendapatkan kuota 180 kiloliter, saat ini baru teralokasi 80 kiloliter,” terang Ronny.

Ia juga menyampaikan bahwa tambahan pasokan akan kembali masuk pada Senin hari ini, yakni Pertalite sebanyak 8 kiloliter dan Pertamax sebanyak 16 kiloliter.

Di lapangan, sejumlah sopir truk mengapresiasi langkah Pemprov Maluku Utara yang turun langsung memantau kondisi pasokan BBM. Namun, mereka berharap pemerintah juga memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi agar kebutuhan transportasi dan distribusi barang dapat terpenuhi.

“Kalau perlu, kuota BBM subsidi justru ditambah. Biar kita ini masyarakat sama-sama enak,” ujar salah seorang sopir.

Sidak ini menjadi perhatian serius pemerintah menyusul dugaan permainan dan penyalahgunaan Biosolar yang berdampak pada melonjaknya harga BBM di tingkat sopir lintas di daratan Halmahera. Kondisi tersebut dikeluhkan para pengemudi yang setiap hari mengandalkan BBM untuk melayani angkutan penumpang maupun barang.

Pemprov Maluku Utara menegaskan pentingnya menjaga keandalan pasokan dan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi. Selain menyangkut kebutuhan masyarakat, distribusi BBM juga menjadi penopang utama rantai pasok logistik, aktivitas ekonomi, dan konektivitas antarwilayah di Halmahera. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi