Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan mendorong percepatan pembangunan gudang BULOG di sejumlah kabupaten/kota. Upaya ini diyakini menjadi strategi penting untuk menjaga ketersediaan stok sekaligus menstabilkan harga pangan di seluruh wilayah Maluku Utara.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan BULOG Cabang Ternate di Kantor BULOG Tabahawa, Kota Ternate, Kamis (6/8/2026). Pertemuan strategis itu membahas pengawasan harga pangan di pasar serta percepatan pembangunan infrastruktur logistik sebagai penopang ketahanan pangan daerah.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, menegaskan bahwa keberadaan gudang BULOG di setiap kabupaten/kota merupakan kebutuhan mendesak. Selain menjamin ketersediaan stok, gudang BULOG menjadi instrumen penting dalam mengendalikan gejolak harga pangan yang berpotensi memicu inflasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan gudang BULOG. Kami berharap seluruh kendala di lapangan dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Sri Haryanti.
Pada 2026, pembangunan gudang BULOG diprioritaskan di lima daerah, yakni Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Halmahera Selatan. Namun, proses pembangunan di sejumlah wilayah lainnya, seperti Kabupaten Pulau Taliabu dan Halmahera Barat, masih terkendala penyelesaian hibah lahan dari pemerintah daerah.
Karena itu, Pemprov Maluku Utara meminta pemerintah kabupaten terkait segera menuntaskan seluruh proses administrasi hibah lahan agar pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BULOG Cabang Ternate, Jefry Tanasi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan tujuh pemerintah kabupaten sebagai dasar percepatan pembangunan gudang. Meski demikian, proses legalitas lahan di masing-masing daerah masih menunjukkan perkembangan yang berbeda.
“Saat ini sebagian besar daerah telah menyelesaikan proses hibah lahan, sementara Halmahera Barat dan Pulau Taliabu masih dalam tahap penyelesaian administrasi. Kami menargetkan seluruh proses tersebut dapat dituntaskan sesuai jadwal sehingga pembangunan gudang bisa segera direalisasikan,” kata Jefry.
Selain membahas pembangunan gudang, rapat tersebut juga menyoroti tingginya harga minyak goreng bersubsidi Minyakita yang masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah pasar.
Pemprov Maluku Utara meminta BULOG bersama instansi terkait memperketat pengawasan distribusi agar pasokan berjalan lancar, mencegah praktik penjualan di atas ketentuan, serta memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Langkah percepatan pembangunan gudang BULOG dan penguatan pengawasan distribusi pangan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
