Kasedata.id – Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dalam dua hari ini melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke negeri Saruma Kabupaten Halmahera Selatan.
Sejak tiba di Halsel, Senin, 30 Juni 2025, Gubernur pertama di Maluku Utara ini langsung meninjau posko utama dan dapur umum tanggap darurat korban terdampak banjir di Kota Labuha.
Banjir bandang tersebut terjadi pada Minggu, 22 Juni 2025, dan telah menyebabkan kerusakan serius terhadap permukiman warga, fasilitas umum, serta akses jalan di sejumlah desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan itu, Gubernur menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan para warga terdampak yang kini berada di posko utama tanggap darurat.
Ia juga menyerahkan bantuan logistik dan meninjau dapur umum yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
“Kehadiran saya di sini bukan hanya untuk memastikan bantuan sampai, tapi juga untuk mendengar langsung harapan masyarakat dan merancang solusi jangka panjang,” ujar Gubernur Sherly.
Gubernur Sherly menyebut bahwa Pemprov Malut telah mengusulkan anggaran Rp 200 miliar ke Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).
Dana ini akan difokuskan untuk normalisasi sungai-sungai besar di Halmahera Selatan dengan skema multiyears (2026–2028).
“Kita semua tahu bahwa penanganan bencana selama ini terlalu fokus pada tanggap darurat, tapi lemah dalam pemulihan dan pencegahan. Ketika tanggul tak diperbaiki, sungai tak dikeruk, dan tebing tak diperkuat, maka setiap musim hujan hanya akan menjadi jeda dari bencana yang berikutnya,” jelas Sherly Laos.
Ia menjelaskan bahwa proyek normalisasi ini akan meliputi peninggian tanggul, penguatan struktur aliran sungai, serta pembangunan sarana pengendali banjir lainnya.
Selain itu, dana tersebut juga akan mencakup perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat banjir.
“Kita tidak ingin bencana seperti ini tidak terulang. Maka penanganannya harus menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satunya dengan meninggikan tanggul sungai agar lebih kuat menahan debit air saat hujan deras,” tutur Sherly.
Gubernur Malut juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB, Balai PU, Balai Kemensos, Pemkab Halsel, OPD Provinsi, relawan, dan masyarakat sipil yang telah bergerak dalam penanganan cepat bencana.
Ia menyebut bahwa kolaborasi semacam ini harus menjadi budaya birokrasi dalam menghadapi krisis.
“Saya sangat mengapresiasi kolaborasi baik dari semua instansi, BNPB, Balai Kementerian PU, Balai Kemensos, Pemkab Halsel dan jajaran OPD Provinsi, tentu juga para relawan maupun masyarakat sipil lainnya yang sudah bergerak sesuai porsi masing-masing. Salam kompak selalu,” ucapnya.
Ditegaskan Sherly, penanganan bencana tidak hanya berhenti pada tahap kedaruratan. Pentingnya pemulihan jangka menengah hingga jangka panjang yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Kita ingin membangun sistem penanganan bencana yang lebih kuat, bukan hanya respons darurat, tapi juga ketahanan jangka panjang,” ungkapnya.
Sherly bilang, langkah darurat seperti penimbunan akses jalan rusak dilakukan agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan lancar.
“Tahun depan, seluruh usulan infrastruktur, baik jalan nasional maupun provinsi, telah kita masukkan dalam penganggaran perbaikan,” sebutnya.
Disamping itu, Gubernur juga mengunjungi pelabuhan perikanan di Desa Panambuang dan menyempatkan waktu berdialog bersama pelaku sektor perikanan termasuk para nelayan dan pedagang dan pemasar ikan.
“Saya ke sini bukan hanya untuk melihat, tapi mendengar langsung dan bekerja menyiapkan solusi,” kata Sherly saat berdialog dengan nelayan maupun pedagang, dan pemasar ikan.
Didampingi sejumlah pejabat Pemkab Halsel, Sherly juga menyebutkan bahwa Pemprov Malut telah mengalokasikan anggaran Rp 9 miliar pada tahun 2025 khusus untuk penguatan sektor perikanan di Halmahera Selatan.
Anggaran ini, katanya, untuk pengadaan cold storage, tabung es, kapal kecil, alat timbang ikan, SPBN, hingga bantuan perahu dan cool box.
“Kita akan pelajari juknisnya, agar koperasi ini bisa jadi jalur resmi membantu nelayan yang kesulitan BBM,” jelasnya, merujuk pada Koperasi Merah Putih yang bakal memiliki akses resmi distribusi BBM untuk kelompok nelayan.
Bukan hanya itu, Gubernur juga menawarkan solusi alternatif untuk kapal-kapal 30 GT yang kini tak lagi mendapat jatah BBM subsidi ditengah ketatnya regulasi pusat.
Sherly mengusulkan jalur baru, yaitu menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai distributor resmi BBM bagi kelompok nelayan, sebagai bentuk komitmennya menjadikan sektor perikanan pendorong utama pertumbuhan ekonomi pesisir di Maluku Utara.
“Potensi Halmahera Selatan luar biasa. Sudah kita petakan, dan akan kita bangun bertahap setiap tahun,” sebut Sherly Laos.
Kunker orang nomor satu di Pemprov Malut ini memiliki agenda terbilang cukup padat. Sudah genap dua hari kunjungan ke Halsel sejak 30 Juni 2025 hingga 1 Juli 2025.
Di hari kedua, Gubernur juga mengunjungi RSUD Labuha. Kehadirannya disana, untuk memastikan pelayanan berjalan maksimal. Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan kepada sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang produksi pangan lokal
Gubernur Sherly Laos dalam kesempatan itu menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, terutama yang dikelola oleh perempuan pesisir.
“Para pelaku UMKM ini perlu kita dukung, karena memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” cetusnya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
