Nomenklatur Sejumlah OPD Halsel Berubah, Ini Daftarnya

Kasedata.id – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) resmi melakukan perubahan nomenklatur dan tipe di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Halsel, Senin (12/1/2026).

Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan bahwa Perda tentang pembentukan OPD menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dalam pengorganisasian OPD sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Perubahan nomenklatur dan tipe pada beberapa OPD sangat diperlukan agar sejalan dengan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah. Selain itu, dibentuk pula OPD baru yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tipe B sebagaimana telah disetujui hari ini,” ujar Bupati Bassam.

Baca Juga :  Sekda Turun Tangan, Aksi Blokade Akses TPA Takome Berakhir Damai

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berikut daftar perubahan nomenklatur dan tipe OPD Halsel :

• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tipe A.
• Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) tipe B menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tipe A.
• Dinas Perumahan dan Permukiman tipe C menjadi Dinas Perumahan, Pertanahan, dan Kawasan Permukiman tipe B.
• Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dari tipe C menjadi tipe B.
• Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan tipe B.
• Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A.
• Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif tipe A.
• Dinas Pendidikan dari tipe B menjadi tipe A.

Selain perubahan itu, Pemkab Halsel juga membentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai OPD baru. Kehadiran Bapenda diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Halmahera Selatan. (*)

Penulis : Ridal Lahani

Editor : Sandin Ar