Pajak Alat Berat Tak Optimal, Sherly : Kami Kantongi Data dari Kementerian ESDM

Rabu, 3 September 2025 - 22:48 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. || dok : KASEDATA.ID

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. || dok : KASEDATA.ID

Kasedata.id Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyoroti pendapatan daerah yang bersumber dari pajak alat berat (PAB) yang beroperasi di beberapa perusahaan tambangan di Maluku Utara.

“Dalam satu tahun, pendapatan daerah bersumber dari pajak alat berat hanya Rp 1.5 miliar, ini tidak sebanding dengan jumlah proyek pembangunan izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara, dan prodak smelter,” kata Gubernur Malut Sherly Tjoanda kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Malut, Selasa (2/9/2025).

Orang nomor satu di Pemprov Malut itu mengaku telah menyusun dasar hukum, dengan mempelajari daerah yang menghasilan pajak alat berat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sudah kantongi data jumlah alat berat dari Kementerian ESDM dari setiap perusahaan, sehingga saat ini kami sedang menyusun dan melakukan simulasi data berapa pajak alat berat dari perusahaan tambang yang harus didapatkan,” tegasnya.

Baca Juga :  Gunakan DID, Pemkot Ternate Prioritaskan Rehabilitasi Jalan 20 Titik

Ia membandingkan pajak kendaraan bermotor dapat mencapai Rp 77 miliar, ini baru 27 persen berarti masih sekitar 73 persen potensi pajak yang belum ditagih.

“Pajak kendaraan saja kita dapatkan Rp 77 miliar itu pun baru 27 persen penagihan dari potensi pajak kendaraan, ini berarti PAD dari pajak kendaraan ini belum juga maksimal, sedangkan pajak alat berat dengan banyaknya IUP masa kita hanya dapat Rp 1.5 miliar,” geramnya.

Menurutnya, Pemprov Malut terkendala pada data list alat berat dari perusahaan tambang, namun hasil koordinasi dengan Kementerian ESDM, data tersebut telah dikantongi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Baca Juga :  Kepulauan Sula Akhiri Mata Rantai Daerah Tertinggal

“Data kami sudah dapat sehingga kami sementara lakukan simulasi berapa pajak yang harus Pemprov terima, bahkan BPKP juga akan membantu mendorong potensi pajak daerah ini,” ucapnya.

Meski begitu, Ia mengaku dalam APBD Perubahan target pendapatan kota naik dari Rp 800 miliar menjadi Rp 1 Triliun lebih, namun ada beberapa fraksi di DPRD menilai target PAD tersebut belum optimal.

“Saya akui itu karena PAD dibeberapa sektor belum optimal, salah satunya pajak kendaraan dan pajak alat berat di perusahaan tambang sehingga kami akan genjot,” tandasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Instruksi DPP, PKB Kota Ternate Gerak Cepat Serap Aspirasi Masyarakat Sipil
Wakil Bupati Halsel Jawab Pandangan Umum Fraksi Ranperda APBD-P 2025
Pemkab Halsel Ajukan APBD Perubahan 2025, Naik Jadi Rp 2,20 triliun
Gubernur Sherly Dorong Transparansi Desa Melalui Aplikasi Jaga Desa
Pemprov Malut Pastikan APBD-P 2025 Fokus Layanan Publik dan Infrastruktur
Gubernur Malut Serahkan Kartu BPJS dan Sertifikat SIO
Demo di Halsel Berakhir Ricuh, Kader HMI Jadi Korban
Demo Ricuh, Empat Mahasiswa di Ternate Alami Luka Parah

Berita Terkait

Kamis, 4 September 2025 - 23:30 WIT

Instruksi DPP, PKB Kota Ternate Gerak Cepat Serap Aspirasi Masyarakat Sipil

Kamis, 4 September 2025 - 20:16 WIT

Wakil Bupati Halsel Jawab Pandangan Umum Fraksi Ranperda APBD-P 2025

Rabu, 3 September 2025 - 23:49 WIT

Pemkab Halsel Ajukan APBD Perubahan 2025, Naik Jadi Rp 2,20 triliun

Rabu, 3 September 2025 - 23:11 WIT

Gubernur Sherly Dorong Transparansi Desa Melalui Aplikasi Jaga Desa

Rabu, 3 September 2025 - 22:48 WIT

Pajak Alat Berat Tak Optimal, Sherly : Kami Kantongi Data dari Kementerian ESDM

Berita Terbaru

Pendidikan

Wagub Malut Buka Anugerah Penulis Guru Indonesia di Ternate

Kamis, 4 Sep 2025 - 20:24 WIT