Selama Empat Tahun, Pemdes Paslal Gratiskan PBB untuk Warganya

Sabtu, 26 April 2025 - 14:59 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivitas warga di Kantor Pemerintah Desa Paslal, Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula || dok : karno_kasedata

Aktivitas warga di Kantor Pemerintah Desa Paslal, Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula || dok : karno_kasedata

Kasedata.id – Kabar gembira datang dari Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula. Pemerintah Desa (Pemdes) Paslal secara konsisten telah menggratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah, sejak tahun 2022 hingga 2025.

Kebijakan ini bukan sekadar kebijakan populis tetapi merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial pemerintah desa terhadap kondisi ekonomi warganya. Hal ini ditegaskan Kepala Desa Paslal, Sudarno Kaufua, kepad media pada Sabtu (26/04/2025).

“Pembayaran PBB sejak 2022 telah diambil alih oleh pemerintah desa. Ini adalah bagian dari komitmen saya sejak mencalonkan diri dalam Pilkades. Saat itu, saya berjanji untuk hadir dan membantu rakyat dalam hal-hal yang langsung menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Sudarno.

Menurutnya, program penggratisan PBB ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat desa di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Ia menekankan, seorang pemimpin harus mampu menghadirkan solusi konkret bagi rakyatnya bukan hanya janji.

Kebijakan ini juga telah melalui proses musyawarah desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Baca Juga :  Refleksi Bupati Sula di Momentum Hari Bhayangkara 

“Ini hasil dari kesepakatan bersama demi kesejahteraan bersama. Saya percaya, kebijakan berpihak pada rakyat adalah kunci desa yang maju dan sejahtera,” lanjutnya.

Sudarno pun mengajak seluruh warga Desa Paslal untuk memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya, sebagai bagian dari pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.

“Rakyat adalah aset utama desa. Ketika mereka terbantu dan dimudahkan, maka keberkahan dan kemajuan desa akan mengikuti,” pungkasnya. (*)

Penulis : Karno Pora

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Gubernur Sherly Minta ASN Tetap Ngantor
KAMMI Desak Hentikan Sistem Parkir di RSUD Chasan Boesoirie Ternate
Wakil Bupati Halsel Serahkan 58 Bantuan Nelayan 
Peringati Harlah ke-27, PKB Ternate Target Rekrut Ribuan Kader Baru
Temui Mensos Bahas Sekolah Rakyat di Kepulauan Sula
Gubernur Malut Serahkan Bantuan Peralatan Kopi ke Barista Caffe
Pimpin Rapat Bersama Kementerian PU, Wagub Tegaskan Ini
Ricuh Penolakan DOB Sofifi, Ini Kata Akademisi Unkhair Ternate

Berita Terkait

Kamis, 24 Juli 2025 - 15:32 WIT

Gubernur Sherly Minta ASN Tetap Ngantor

Kamis, 24 Juli 2025 - 10:27 WIT

KAMMI Desak Hentikan Sistem Parkir di RSUD Chasan Boesoirie Ternate

Kamis, 24 Juli 2025 - 09:40 WIT

Wakil Bupati Halsel Serahkan 58 Bantuan Nelayan 

Rabu, 23 Juli 2025 - 23:29 WIT

Peringati Harlah ke-27, PKB Ternate Target Rekrut Ribuan Kader Baru

Rabu, 23 Juli 2025 - 22:31 WIT

Temui Mensos Bahas Sekolah Rakyat di Kepulauan Sula

Berita Terbaru

Plt Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian. || Doc : kasedata.id

Daerah

Gubernur Sherly Minta ASN Tetap Ngantor

Kamis, 24 Jul 2025 - 15:32 WIT

Wakil Bupati Halsel, Helmi Umar Muchsin, saat menyerahkan bantuan nelayan di Desa Gandasuli, Bacan Selatan, Rabu kemarin (23/7/2025).

Daerah

Wakil Bupati Halsel Serahkan 58 Bantuan Nelayan 

Kamis, 24 Jul 2025 - 09:40 WIT

Daerah

Temui Mensos Bahas Sekolah Rakyat di Kepulauan Sula

Rabu, 23 Jul 2025 - 22:31 WIT