Tak Hargai Paripurna, Fraksi PKB Malut Kecam Pimpinan OPD

Minggu, 6 Juli 2025 - 20:13 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bendera Partai Kebangkitan Bangsa/Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusy || dok : kasedata

Bendera Partai Kebangkitan Bangsa/Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailusy || dok : kasedata

Kasedata.id – Ketidakhadiran sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara menuai kecaman keras dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Rapat paripurna demi membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2024 ini dianggap strategis karena menyangkut arah pembangunan dan efektivitas belanja daerah yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe serta Sekda Samsuddin A. Kadir. Sayangnya, mangkirnya para pimpinan OPD itu justru dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Maluku Utara, Muhajirin Bailussy, dalam interupsinya mendesak Gubernur dan Waki Gubernur  untuk mengevaluasi pimpinan OPD yang dinilai kerap mengabaikan undangan rapat penting ini.

“Kami di DPRD berjuang untuk membangun daerah ini, bukan untuk disorot sendirian. Kalau pimpinan OPD tidak menghargai undangan resmi dalam forum penting seperti paripurna ini, maka mereka harus dievaluasi. Jangan diberi ampun,” tegas Muhajirin dalam paripurna yang digelar di Sofifi, Jumat (4/7/2025) kemarin.

Muhajirin yang juga ketua PKB Kota Ternate ini menyoroti bahwa absennya sejumalah pimpinan OPD dalam rapat-rapat pembahasan keuangan publik telah berulang kali terjadi. Hal ini mencerminkan lemahnya komitmen dalam mendukung kerja-kerja pengawasan dan perencanaan DPRD.

Baca Juga :  Sarat Makna dan Bersejarah, Tarian Belayai Jadi Pembuka Festival Tanjung 2024

“Ini bukan soal formalitas kehadiran. Ini soal tanggung jawab moral dan administratif terhadap keuangan rakyat. OPD yang mengelola anggaran ratusan miliar tidak bisa semaunya sendiri,” ujarnya.

Muhajiri mengingatkan bahwa paripurna LPP APBD adalah bagian dari mekanisme check and balance yang penting. Maka ketidakhadiran para kepala dinas mencerminkan sikap tidak menghargai prinsip akuntabilitas publik.

“Kalau memang serius membangun Maluku Utara, maka sudah waktunya Gubernur dan Wakil Gubernur bersikap tegas. Jangan biarkan OPD bekerja tanpa arah dan tanpa pengawasan,” pungkasnya. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Selangkah Lagi, RSJ Sofifi Jalin Kerja Sama Dengan BPJS Kesehatan
Surati Mendagri, Pemprov Malut Pastikan Status Sah Kepemilikan 3 Pulau di Halteng
Pemda Halsel Raih Predikat Terbaik Kepatuhan Pelayanan Publik
Wujud Kepedulian, Pemprov Malut dan Pihak Perusahaan Serahkan Santunan Kematian
Menyusul, 5 Eks Pejabat Pemprov Malut Era AGK Bakal Dipecat
8 ASN Bandel Kena Sanksi, Ada Yang Terancam Dipecat
Jelang Mubes MKGR, Dua Figur Mus Tunjukkan Pengaruh Tingkat Nasional
Diduga Sebar Fitnah, Situs Media Ini Dilaporkan ke Polisi-Dewan Pers

Berita Terkait

Senin, 21 Juli 2025 - 22:22 WIT

Selangkah Lagi, RSJ Sofifi Jalin Kerja Sama Dengan BPJS Kesehatan

Senin, 21 Juli 2025 - 21:19 WIT

Surati Mendagri, Pemprov Malut Pastikan Status Sah Kepemilikan 3 Pulau di Halteng

Senin, 21 Juli 2025 - 20:35 WIT

Pemda Halsel Raih Predikat Terbaik Kepatuhan Pelayanan Publik

Senin, 21 Juli 2025 - 18:27 WIT

Wujud Kepedulian, Pemprov Malut dan Pihak Perusahaan Serahkan Santunan Kematian

Senin, 21 Juli 2025 - 15:47 WIT

Menyusul, 5 Eks Pejabat Pemprov Malut Era AGK Bakal Dipecat

Berita Terbaru

Kepala sekolah SMP Muhammadiyah Ternate, Taib Zen || Foto : sukarsi_kasedata

Pendidikan

Sekolah Swasta di Ternate Keluhkan Program MBG

Senin, 21 Jul 2025 - 18:42 WIT