8 Bulan Menjabat, Gubernur Maluku Utara Paparkan Capaian Kinerja

Kasedata.id – Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menyampaikan capaian kinerja selama kepemimpinan delapan bulan bersama Sarbin Sehe.

Capaian kinerja itu disampaikan dalam rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Maluku Utara di ruang rapat Paripurna DPRD Malut, Minggu (12/10/2025).

Gubernur dalam pidatonya menyampaikan penghargaan kepada para tokoh pemekaran dan pendiri Provinsi Maluku Utara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Atas nama Pemerintah Provinsi, saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pejuang, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Karena dengan ketulusan mereka, lahirlah Provinsi Maluku Utara. Tanpa fondasi perjuangan itu, kita tidak akan pernah sampai dititik ini,” ucap Gubernur.

Ia mengatakan di usia Maluku Utara ke-26 tahun ini tugas generasi hari ini adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan membangun menggunakan hati, inovasi, dan kolaborasi.

“Masa depan Maluku Utara tidak hanya diukur dari seberapa cepat kita bergerak, tetapi seberapa dalam kita memaknai,” tegasnya.

Sherly memaparkan capaian program Sherly-Sarbin yang telah berjalan delapan bulan. Salah satunya adalah pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta, melalui program BOSDA dengan anggaran sekitar Rp 38 miliar.

“Saya mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh jajarannya. Tahun 2026 kami akan menambah anggaran menjadi Rp 50 miliar untuk sekolah gratis, meski di tengah tekanan pemangkasan TKD. Tidak boleh lagi ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena tekanan ekonomi,” ujarnya.

Menurut data Pusdatin, angka putus sekolah nasional berada di 60 persen, sementara untuk Maluku Utara berada diangka 39 persen.

“Kedepan, hal ini tidak boleh lagi terjadi. Karena itu, kami telah bertemu Menteri Pendidikan dan sepakat membuka SMA Terbuka untuk daerah kepulauan yang terbatas akses sekolahnya,” sebutnya.

Gubernur menambahkan, pemerintah juga telah menyediakan BPJS Kesehatan gratis 100 persen, meskipun yang baru aktif 82 persen dengan 42 persen berstatus UHC prioritas.

“Artinya, siapa pun warga Maluku Utara yang pergi ke rumah sakit dapat langsung mengaktifkan BPJS 24 jam tanpa harus membayar,” terangnya.

Lebih lanjut, Sherly mengaku dibidang pelayanan masih terdapat kekurangan, karena itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di seluruh Maluku Utara.

“Kami target kedepan pembangunan ruang kemoterapi dan radiologi di Sofifi, agar masyarakat tidak lagi perlu berobat ke luar daerah,” ungkapnya.

Program berikutnya adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 700 unit yang dikelola Dinas Perkim dengan pagu Rp 20 miliar. Bantuan telah disalurkan kepada masyarakat penerima, bekerja sama dengan TNI agar pelaksanaannya lancar.

“Saya cek langsung dilapangan, perkembangannya cukup bagus. Ada rumah yang sudah terpasang atapnya. Kami berharap bulan Oktober ini 700 RTLH tersebut sudah selesai,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, lanjutnya, Pemprov akan menganggarkan Rp 50 miliar untuk pembangunan 1.500 unit RTLH tambahan. Sherly berharap Maluku Utara mendapat porsi dari program BSPS Kementerian Perumahan, yang secara nasional mencakup 400 ribu rumah.

“Jika Maluku Utara mendapat 10 ribu rumah saja, itu sudah sangat bagus. Karena data kami menunjukkan masih ada 55 ribu rumah tidak layak huni di daerah ini,” ungkapnya.

Di bidang infrastruktur, Sherly menegaskan pentingnya konektivitas antarwilayah untuk mendorong perputaran ekonomi. Berdasarkan data Kementerian PUPR, kebutuhan dana infrastruktur di Malut mencapai Rp 8 triliun (di luar Kabupaten Taliabu).

“Kemarin saya bersama Bupati Taliabu dan anggota DPR RI bertemu Menteri PUPR. Jalan lingkar Taliabu saja diperkirakan menelan Rp 2 triliun. Total kebutuhan infrastruktur Malut sekitar Rp10 triliun. Dengan APBD, itu tidak akan bisa selesai dalam lima tahun,” katanya.

Sherly menilai tanpa konektivitas, tidak ada pemerataan ekonomi dan penurunan biaya logistik. Karena 60 persen warga Maluku Utara adalah petani dan 20 persen nelayan dan butuh akses transportasi yang memadai.

“Untuk APBD Induk 2026, kami akan menganggarkan sekitar Rp 700 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan,” cetusnya.

Sherly juga menyoroti pentingnya ketahanan sosial dan ekonomi melalui peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak, nelayan, dan petani. Ia berharap kebijakan Pemprov dapat memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika nelayan atau petani mengalami kecelakaan, anaknya bisa tetap sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” jelasnya.

Pemprov juga menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang menikah, meninggal dunia, atau memulangkan jenazah ke daerah asal, serta fasilitasi pendamping bagi pasien yang berobat ke luar daerah.

Selain itu, pemerintah menyediakan modal usaha melalui Dinas UMKM, Dispora, Koperasi, dan DP3A, bekerja sama dengan Kanwil BPN untuk program sertifikat tanah gratis (PTSL), serta dengan ESDM untuk pemasangan listrik gratis.

“Semua ini tidak akan berhasil tanpa kerja sama yang baik. Saya berharap mimpi besar masyarakat Maluku Utara yang belum tercapai dapat terlaksana. Kita harus menjadi provinsi yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Mari kita jaga rumah besar Maluku Utara ini dengan semangat toleransi antarumat. Saya tidak bisa membangun Maluku Utara sendiri. Harus berkolaborasi dengan DPRD, ASN, dan seluruh masyarakat. Karena kemajuan bukan soal angka, tapi tentang siapa yang kita sentuh dan bagaimana kita mengubah hidupnya,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi