Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus melakukan pembenahan tata kelola birokrasi melalui penataan dan evaluasi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah. Sejumlah posisi strategis yang masih kosong mulai diisi melalui penunjukan Pelaksana Tugas (Plt), sementara jabatan lain menjalani evaluasi berdasarkan kinerja dan kompetensi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, Rabu (19/8/2026) mengatakan penunjukan Plt kali ini mencakup dua Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) atau Eselon II serta satu Jabatan Administrator atau Eselon III. Para pejabat yang ditunjuk mulai menjalankan tugas efektif pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Dua posisi Eselon II yang akan diisi melalui mekanisme Plt yakni pimpinan Dinas Koperasi dan Biro Hukum. Sementara pada jenjang Eselon III, pengisian dilakukan untuk posisi Kepala Bagian Pengawasan dan Perencanaan Sekretariat DPRD Maluku Utara yang sebelumnya ditinggalkan setelah pejabat terkait beralih menjadi Sekretaris DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Zulkifli menjelaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi tidak hanya terbuka bagi pejabat dari lingkungan internal, tetapi juga dapat mempertimbangkan pejabat definitif dari instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk jabatan JPT atau Eselon II, pengisian dapat berasal dari internal maupun pejabat definitif dari luar instansi. Pejabat definitif maupun pejabat Eselon III yang dinilai berprestasi memiliki peluang untuk dipromosikan,” ujar Zulkifli.
Selain pengisian jabatan tersebut, BKD juga tengah melakukan evaluasi terhadap sekitar 15 posisi Plt yang masih terdapat di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Dari total 47 jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II, sebanyak 32 posisi saat ini telah diisi pejabat definitif.
Sejumlah organisasi perangkat daerah yang cukup lama dipimpin oleh Plt, termasuk Dinas Sosial, turut menjadi bagian dari evaluasi. Penilaian dilakukan untuk memastikan setiap jabatan diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi, kapasitas, serta rekam kinerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Proses promosi dan rotasi jabatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan berbasis kinerja melalui penerapan sistem manajemen talenta,” jelasnya.
Dalam skema tersebut, ASN yang berada pada kategori Kotak 7, 8, dan 9 menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam pengisian maupun rotasi jabatan Eselon II karena masuk dalam kategori talenta unggul.
Sementara ASN yang berada pada Kotak 1 hingga 6 tetap mendapatkan perhatian melalui program konsolidasi dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Untuk pengisian jabatan Eselon III dan IV, prosesnya dilakukan melalui Tim Penilai Kinerja (TPK) yang diketuai Sekretaris Daerah Maluku Utara.
“Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Maluku Utara membangun birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berbasis kompetensi. Pemerintah daerah berharap pengisian jabatan secara tepat dapat memperkuat kinerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkala, setiap posisi strategis di lingkungan Pemprov Maluku Utara diharapkan dapat diisi aparatur yang mampu bekerja efektif, responsif, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
