Soal Harga Kelapa, Mahasiswa Gugat Keterbukaan Informasi Pemda Halut

Kasedata.id – Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) berujung sengketa informasi publik. Hal ini setelah sekelompok mahasiswa resmi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Maluku Utara setelah menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Halut belum membuka informasi terkait kebijakan tersebut.

Perkara ini menjadi sengketa informasi pertama yang diregistrasi KI Maluku Utara pada periode jabatan kedua. Dalam perkara ini, Pemda Halut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama ditetapkan sebagai pihak termohon.

Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Maluku Utara, Ismad Sahupala, mengungkapkan akta registrasi perkara telah diterbitkan. Dokumen itu menjadi dasar pemanggilan para pihak untuk mengikuti sidang awal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sidang awal rencananya akan kita gelar pada tanggal 23 November 2026 mendatang,” kata Ismad di Sofifi, Selasa (10/11/2026).

Menurut Ismad, terdapat sekitar lima poin informasi yang diminta pemohon dan menjadi objek sengketa. Salah satu menjadi perhatian utama adalah informasi mengenai proses penentuan harga dasar buah kelapa antara Pemda Halut dan pihak perusahaan, termasuk dokumen serta pertimbangan yang mendasari penetapan harga tersebut.

Pemohon menilai informasi itu penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di wilayah dampingan mereka yang terdampak kebijakan harga kelapa.

Namun, informasi yang diminta belum diberikan oleh pemda Halut melalui PPID. Kondisi ini kemudian mendorong pemohon menempuh jalur penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Ismad meInformasi bahwa sebelum perkara diperiksa lebih jauh, majelis komisioner akan memastikan seluruh tahapan permohonan informasi telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan publik memiliki waktu 10 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas permintaan informasi. Jangka waktu itu dapat diperpanjang paling lama tujuh hari kerja dengan alasan tertulis. Apabila pemohon tidak puas atau tidak memperoleh tanggapan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

Selanjutnya, atasan PPID memiliki waktu paling lama 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas keberatan tersebut.

“Dokumen-dokumen inilah yang menjadi kebutuhan formal kami untuk melihat apakah alokasi waktu itu telah terpenuhi sebelum mengambil keputusan sela,” jelasnya.

Dalam sidang awal pada 23 November mendatang, majelis komisioner akan memeriksa dua aspek utama yakni kewenangan kelembagaan Komisi Informasi dalam menangani perkara serta kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan termohon.

Setelah pemeriksaan awal, penyelesaian perkara akan ditempuh melalui mediasi. Apabila kedua pihak mencapai kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan melalui kesepakatan mediasi.

Sebaliknya, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perkara akan dilanjutkan ke tahap ajudikasi nonlitigasi. Tahapan ini mencakup pembuktian, pemeriksaan keterangan para pihak dan saksi, hingga pembacaan putusan.

Ismad menambahkan, KI Maluku Utara saat ini tengah mematangkan persiapan pembentukan majelis komisioner, mediator, dan panitera pengganti.

“Penetapan perangkat persidangan itu ditargetkan rampung dalam pekan ini,”tandasnya. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar