KSOP Ternate Sebut Aktivitas Pelabuhan Gamalama Ilegal

Rabu, 3 Desember 2025 - 16:34 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelabuhan atau dermaga di Kelurahan Gamalama Kota Ternate, Kamis (2/1/2025). (Foto: Sofyan/RRI).

Pelabuhan atau dermaga di Kelurahan Gamalama Kota Ternate, Kamis (2/1/2025). (Foto: Sofyan/RRI).

Kasedata.id — Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Pertolongan (KBPP) KSOP Kelas II Ternate, Sugandi, menegaskan aktivitas di Pelabuhan Gamalama atau Dermaga yang berada di belakang Pasar Higienis, Kecamatan Ternate Tengah, merupakan kegiatan ilegal.

Ia menjelaskan, setiap pelabuhan wajib memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan pelayaran. Namun, pelabuhan menjadi aset KSOP Kelas II Ternate itu seharusnya tidak beroperasi karena sama sekali tidak ada petugas mengawasi aktivitas kapal di lokasi tersebut.

Padahal, pelabuhan itu menjadi titik bongkar muat barang untuk rute Ternate–Tidore yang beroperasi setiap Senin–Sabtu, serta rute Ternate–Halmahera Barat yang melayani satu kali dalam sepekan. Pelabuhan itu kondisi fisiknya pun sangat memprihatinkan. Dermaga kayu yang telah rusak selama belasan tahun dan tak pernah tersentuh diperbaiki.

“Pelabuhannya ini enggak layak. Kita juga enggak mau nanti ada apa-apa di sini. Makanya pengoperasian kapal-kapal yang ada di sini, mereka ilegal. Cuman mau bagaimana lagi, katanya demi kebutuhan masyarakat,” ujar Sugandi saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (1/12/2025) kemarin.

Terkait dugaan pungutan masuk kapal rute Loloda–Ternate yang mencapai ratusan ribu rupiah, Sugandi mengaku tidak mengetahui ada praktik tersebut.

Untuk mencegah risiko kecelakaan dan masalah keselamatan lainnya, KSOP berencana menstop aktivitas Pelabuhan Gamalama serta memindahkan seluruh aktivitas kapal ke Pelabuhan Bastiong.

“Bagusnya kita segel saja, jangan kasih operasi. Daripada terjadi apa-apa di situ,” tegasnya.

Baca Juga :  Jalan Ambles di Kayu Merah, BPJN Malut Kebut Perbaikan 

Sebelumnya, para awak kapal mengaku terpaksa memperbaiki kerusakan dermaga secara swadaya karena merasa diabaikan oleh Pemerintah Kota Ternate maupun KSOP Kelas II Ternate. Mereka memperkirakan, biaya perbaikan total mencapai sekitar 360 juta.

Untuk kapal rute Tidore–Ternate, tidak ada pungutan biaya retribusi apa pun. Namun, untuk kapal dari Halmahera Barat, para awak kapal menyebut masih rutin membayar ke KSOP Kelas II Ternate. Biayanya bahkan disebut bisa mencapai ratusan ribu rupiah sekali masuk.

“Kalau kita dari Loloda, sekali masuk bayar 500 ribu. Tapi untuk perbaikan jembatan ini murni inisiatif kami sendiri. Pakai biaya patungan,” ujar Umar, awak kapal Loloda–Ternate bebarapa waktu lalu. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Kodam Kie Raha Masuk Tahap Finalisasi, Gubernur Sherly Tinjau Lahan Eks Darko
Perhapi Malut Perkuat Koordinasi Jelang TPT XXXV
Paskibraka Maluku Utara 2026 Resmi Dikukuhkan, 32 Putra-Putri Siap Kibarkan Merah Putih
APBD-P Maluku Utara Tahun 2026 Tembus Rp 3,211 Triliun
Semarak Kemerdekaan, PSI Ternate Gelar Turnamen Domino
Nilai 0,00 Buka Bobroknya Pengendalian Tata Ruang Dinas PUPR Malut
Sebanyak 28 Pemegang Izin Tambang Maluku Utara Belum Kantongi RKAB
BPK Temukan Anggaran Rp 256 Juta Bermasalah di Disdik Halsel, Ini Rinciannya

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 12:07 WIT

Kodam Kie Raha Masuk Tahap Finalisasi, Gubernur Sherly Tinjau Lahan Eks Darko

Minggu, 16 Agustus 2026 - 07:08 WIT

Perhapi Malut Perkuat Koordinasi Jelang TPT XXXV

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 20:06 WIT

Paskibraka Maluku Utara 2026 Resmi Dikukuhkan, 32 Putra-Putri Siap Kibarkan Merah Putih

Kamis, 13 Agustus 2026 - 13:23 WIT

Semarak Kemerdekaan, PSI Ternate Gelar Turnamen Domino

Rabu, 12 Agustus 2026 - 20:46 WIT

Nilai 0,00 Buka Bobroknya Pengendalian Tata Ruang Dinas PUPR Malut

Berita Terbaru

Daerah

Perhapi Malut Perkuat Koordinasi Jelang TPT XXXV

Minggu, 16 Agu 2026 - 07:08 WIT