Pemda Taliabu Matangkan Persiapan Pilkades, Aspek Hukum Jadi Perhatian

Selasa, 10 November 2026 - 19:07 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasedata.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melalui rapat koordinasi bersama para camat dan seluruh kepala desa di Bobong, Selasa (10/11/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Pulau Taliabu Yosar Kardiat, didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait, bertujuan memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Yosar menegaskan seluruh tahapan Pilkades harus dikawal secara baik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pemungutan suara. Ia meminta para camat dan kepala desa aktif melakukan koordinasi serta pengawasan di wilayah masing-masing.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mengingatkan para kepala desa agar menjaga stabilitas dan kondusivitas masyarakat, membangun komunikasi dengan panitia Pilkades, serta memastikan setiap proses berlangsung sesuai aturan tanpa tindakan yang berpotensi mengganggu jalannya pemilihan.

Baca Juga :  Sekda Yosar Bawa Potensi Taliabu ke Panggung Investasi

Menurut Yosar, keberhasilan Pilkades membutuhkan sinergi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, panitia penyelenggara, serta seluruh unsur terkait.

“Keberhasilan pelaksanaan Pilkades tidak hanya ditentukan oleh kesiapan panitia, tetapi juga membutuhkan dukungan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, serta unsur terkait,” ujarnya.

Rapat koordinasi itu juga menghadirkan pemateri dari Pengadilan Negeri Bobong, Agus Martua Simbolon, yang menyampaikan materi mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan Pilkades.

Materi itu antara lain membahas persyaratan dan mekanisme permohonan keterangan atau pengaduan hukum terkait status hukum calon kepala desa. Pembahasan juga mencakup ketentuan mengenai calon yang sedang menjalani proses hukum hingga adanya putusan pengadilan, serta calon yang hak pilihnya telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga :  Percepat Konektivitas Taliabu, Sekda Yosar Bangun Sinergi dengan BPJN Malut

Penyampaian materi hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah kecamatan dan desa mengenai aspek legalitas serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pencalonan kepala desa.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemda Pulau Taliabu berharap seluruh camat, kepala desa, dan perangkat daerah terkait memiliki pemahaman serta kesiapan yang sama dalam mengawal Pilkades.

Dengan harapan bahwa pelaksanaan pemilihan berlangsung tertib, aman, transparan, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Penulis : Karno Pora

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Percepat Konektivitas Taliabu, Sekda Yosar Bangun Sinergi dengan BPJN Malut
Sekda Yosar Bawa Potensi Taliabu ke Panggung Investasi
Pesan Bernada Ancaman, Jurnalis di Taliabu Tempuh Jalur Hukum
Kadikbud Malut dan Jajaran Jangkau 11 Sekolah di Taliabu, Sulitnya Akses Pendidikan Terungkap
Wakil Ketua DPRD Taliabu Diduga Kirim Pesan Ancaman ke Jurnalis
Langkah Pemda Tangani Karhutla Meluas di Taliabu
Pemkab Taliabu Perkuat SPM Pendidikan Berbasis Data

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 19:07 WIT

Pemda Taliabu Matangkan Persiapan Pilkades, Aspek Hukum Jadi Perhatian

Selasa, 3 November 2026 - 10:41 WIT

Percepat Konektivitas Taliabu, Sekda Yosar Bangun Sinergi dengan BPJN Malut

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:30 WIT

Sekda Yosar Bawa Potensi Taliabu ke Panggung Investasi

Senin, 19 Oktober 2026 - 23:31 WIT

Pesan Bernada Ancaman, Jurnalis di Taliabu Tempuh Jalur Hukum

Senin, 19 Oktober 2026 - 08:03 WIT

Kadikbud Malut dan Jajaran Jangkau 11 Sekolah di Taliabu, Sulitnya Akses Pendidikan Terungkap

Berita Terbaru

Kantor BPK RI Perwakilan Maluku Utara

Halbar

BPK Temukan Anggaran Perjalanan Dinas di Dinkes Halbar

Rabu, 11 Nov 2026 - 19:15 WIT