Kasedata.id – Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Maluku Utara mempercepat realisasi sejumlah program prioritas menjelang akhir tahun anggaran 2026. Penyaluran bantuan rumah ibadah, program wisata rohani, perjalanan umrah hingga beasiswa pendidikan menjadi fokus penyelesaian.
Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim, mengungkapkan persentase penyerapan anggaran sebelum penetapan APBD Perubahan sempat mencapai 75 persen. Namun, setelah adanya penambahan alokasi anggaran melalui APBD Perubahan, persentase penyerapan kembali menyesuaikan menjadi sekitar 50 persen.
“Sebelum APBD Perubahan itu sudah mencapai 75 persen. Setelah ada APBD Perubahan, persentasenya turun kembali karena memang ada penambahan anggaran,” ujar Abdul Karim, usai rapat evaluasi dengan Wakil Gubernur Malut di Eks Crysant, Kota Ternate, Rabu (11/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut terutama diarahkan pada sektor bantuan rumah ibadah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat, khususnya mendukung pembinaan spiritual dan kehidupan keagamaan.
Menurutnya, sejumlah program keagamaan juga telah dilaksanakan maupun sedang dalam tahap penyelesaian. Untuk program wisata rohani, tahap pertama telah memberangkatkan 40 peserta dan dilanjutkan tahap kedua dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, total peserta yang difasilitasi melalui program tersebut mencapai 80 orang.
Sementara itu, perjalanan umrah bagi 80 peserta juga telah selesai dilaksanakan. Kedua program ini menjadi bagian dari fasilitasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat Maluku Utara.
Di sisi lain, percepatan penyaluran bantuan rumah ibadah kini menjadi perhatian utama Biro Kesra. Abdul Karim mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Maluku Utara untuk mendorong percepatan penyaluran bantuan, baik dalam bentuk uang maupun barang.
Ia memastikan proses administrasi penetapan penerima hibah terus berjalan. Dokumen keputusan penetapan telah disiapkan dan dikoordinasikan dengan Biro Hukum untuk proses penyelesaian sesuai ketentuan.
“Kami berharap prosesnya bisa segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat menikmati bantuan tersebut untuk perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah. Target kami, akhir November ini sudah dapat diselesaikan,” jelasnya.
Selain bantuan rumah ibadah, program beasiswa pendidikan 2026 juga memasuki tahapan verifikasi lapangan. Tim survei Biro Kesra telah turun ke sejumlah perguruan tinggi untuk memastikan data dan kelayakan calon penerima bantuan pendidikan.
Abdul Karim menyebutkan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima, salah satunya berasal dari kelompok kesejahteraan sosial desil 1 hingga desil 5. Verifikasi tersebut dilakukan agar bantuan pendidikan benar-benar diterima mahasiswa yang memenuhi kriteria dan tepat sasaran.
Menanggapi perhatian Komisi IV DPRD Maluku Utara terkait keterlambatan penerbitan surat keputusan (SK) beasiswa, ia menjelaskan bahwa mekanisme pengusulan kini telah berbasis sistem. Berkas pengusulan yang telah dimasukkan selanjutnya diproses melalui tahapan verifikasi dan persetujuan administrasi di Biro Hukum.
Adapun program beasiswa yang sebelumnya mencatat 417 penerima mendapatkan dukungan alokasi anggaran dengan pagu sebesar Rp 5,5 miliar pada 2026. Pemerintah daerah melalui Biro Kesra kini mendorong penyelesaian seluruh tahapan administrasi agar program bantuan pendidikan tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
Percepatan sejumlah program ini menjadi pekerjaan penting Biro Kesra menjelang penutupan tahun anggaran. Terutama memastikan tambahan alokasi APBD Perubahan tidak hanya tercatat dalam pagu anggaran, tetapi benar-benar tersalurkan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
