Layanan Kesehatan Gratis Antar Malut Masuk 10 Besar Nasional

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir memimpin upacara HKN ke-62 di Lapangan Kantor Dinas Kesehatan, Kota Sofifi. || Foto : Kasedata.id

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir memimpin upacara HKN ke-62 di Lapangan Kantor Dinas Kesehatan, Kota Sofifi. || Foto : Kasedata.id

Kasedata.id – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Maluku Utara menjadi panggung untuk menunjukkan capaian transformasi layanan kesehatan. Di tengah tantangan geografis kepulauan, provinsi ini mencatat sejumlah kemajuan, mulai dari perluasan Cek Kesehatan Gratis (CKG), peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, hingga penguatan layanan penanganan stroke.

Capaian tersebut menjadi sorotan dalam upacara HKN ke-62 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir, di Lapangan Kantor Dinas Kesehatan, Kamis (12/11/2026).

Mengusung tema “Sehat untuk Semua“, peringatan tahun ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di pusat kota. Warga di wilayah kepulauan dan daerah terpencil juga harus mendapatkan akses pelayanan yang layak dan berkualitas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam amanat Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, yang dibacakan Samsuddin, pemerintah menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan sebagai hak mendasar setiap warga negara.

“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal, di mana pun mereka tinggal,” demikian pesan Menteri Kesehatan yang disampaikan Sekprov.

Salah satu capaian yang menonjol adalah pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Maluku Utara disebut berhasil masuk 10 besar nasional dalam cakupan program tersebut, berdasarkan data Oktober 2026.

Empat daerah dengan cakupan tertinggi tercatat berada di Halmahera Tengah sebesar 84,73 persen, disusul Pulau Morotai 75,02 persen, Halmahera Utara 62,25 persen, dan Halmahera Barat 62,20 persen.

Baca Juga :  SRT 1 Tak Kunjung Rampung, Wagub Maluku Utara Tagih Komitmen Kontraktor

Atas capaian itu, Maluku Utara juga memperoleh penghargaan Kementerian Kesehatan untuk kategori Cakupan CKG Tertinggi Regional Timur dan Cakupan CKG Sekolah Tertinggi Regional Timur.

Samsuddin menegaskan, CKG bukan sekadar program pemeriksaan kesehatan massal, melainkan instrumen penting untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini.

“Cek Kesehatan Gratis memberi kita peta kesehatan yang jujur,” ujarnya.

Secara nasional, program yang menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto tersebut telah menjangkau lebih dari 114 juta penduduk hingga November 2026.

Di luar capaian pemeriksaan kesehatan, penguatan fasilitas rujukan juga menjadi pekerjaan penting pemerintah daerah. Kementerian Kesehatan telah mendorong peningkatan kelas 66 RSUD dari kelas D menjadi kelas C, termasuk RSUD Bobong di Pulau Taliabu dan RSUD Maba di Halmahera Timur.

Langkah ini dinilai strategis bagi Maluku Utara. Karakteristik wilayah kepulauan membuat akses masyarakat terhadap rumah sakit rujukan masih menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi warga yang harus menempuh perjalanan antarpulau untuk memperoleh penanganan medis.

Kemajuan lainnya terlihat pada layanan kesehatan tingkat lanjut. RSUD Chasan Boesoirie Ternate berhasil melaksanakan tindakan intervensi coiling aneurisma melalui kerja sama dengan RS Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono. Capaian ini menjadi salah satu perkembangan penting dalam peningkatan kemampuan layanan medis di Maluku Utara.

Penguatan tersebut juga diperluas melalui kerja sama jejaring pengampuan pelayanan stroke antara Kementerian Kesehatan dan 11 rumah sakit daerah. Rumah sakit yang terlibat meliputi RSUD Chasan Boesoirie, Labuha, Tobelo, Jailolo, Sanana, Ir. Soekarno, Kota Tidore Kepulauan, Weda, Maba, Bobong, dan Kota Ternate.

Baca Juga :  Biro PBJ Malut Rancang Skema Baru Pengadaan Jasa EO

Melalui jejaring ini, akses masyarakat terhadap penanganan stroke diharapkan semakin luas, sekaligus memperkuat kemampuan rumah sakit daerah dalam memberikan pelayanan medis yang lebih komprehensif.

Komitmen pemerataan layanan kesehatan juga diperkuat dengan diraihnya Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dari BPJS Kesehatan.

Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kepesertaan jaminan kesehatan berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Mengakhiri amanatnya, Samsuddin mengajak seluruh tenaga kesehatan dan masyarakat menjadikan HKN sebagai momentum memperkuat tanggung jawab bersama dalam membangun budaya hidup sehat, mulai dari individu, keluarga hingga lingkungan.

“Indonesia yang kuat berawal dari rakyat yang sehat,” tegas mantan Penjabat Gubernur Maluku Utara tersebut.

Menurutnya, keberhasilan transformasi kesehatan tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tenaga medis yang disiapkan, atau masyarakat yang menjalani pemeriksaan. Ukuran sesungguhnya adalah semakin banyak warga yang mampu hidup sehat, produktif, dan berkualitas.

Bagi Maluku Utara, tantangan besarnya kini bukan hanya mempertahankan capaian, melainkan memastikan kemajuan layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

313 Pegawai Resmi Jadi PNS, Sekprov Malut Tekankan Disiplin dan Integritas
Komisi I DPRD Malut Bakal Panggil Biro Umum dan Kominfo
UKPBJ Malut Raih Level 9, Targetkan Pusat Keunggulan pada 2027
Kesra Malut Kejar Realisasi Akhir Tahun, Bantuan Rumah Ibadah dan Beasiswa Dipercepat
Pemprov Malut Lepas 8 Calon Ahli Keuangan Negara ke PKN STAN
Terobosan Sherly-Sarbin Tuai Pujian, Komisi 1 DPRD Siap Kawal Anggaran Sekolah Kedinasan 2027
Pemprov Malut Perluas Akses Sekolah Kedinasan, 2027 Bidik Institusi Baru
Soal Harga Kelapa, Mahasiswa Gugat Keterbukaan Informasi Pemda Halut

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 16:04 WIT

313 Pegawai Resmi Jadi PNS, Sekprov Malut Tekankan Disiplin dan Integritas

Kamis, 12 November 2026 - 11:32 WIT

Komisi I DPRD Malut Bakal Panggil Biro Umum dan Kominfo

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIT

Layanan Kesehatan Gratis Antar Malut Masuk 10 Besar Nasional

Rabu, 11 November 2026 - 19:46 WIT

UKPBJ Malut Raih Level 9, Targetkan Pusat Keunggulan pada 2027

Rabu, 11 November 2026 - 09:42 WIT

Kesra Malut Kejar Realisasi Akhir Tahun, Bantuan Rumah Ibadah dan Beasiswa Dipercepat

Berita Terbaru

Sula

HKN, Wabup Sula Ajak Warga Cegah Penyakit Berbahaya

Kamis, 12 Nov 2026 - 16:25 WIT

Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazla Ukhra Kasuba. || Foto : Kasedata.id

Sofifi

Komisi I DPRD Malut Bakal Panggil Biro Umum dan Kominfo

Kamis, 12 Nov 2026 - 11:32 WIT