Pemprov Malut Perluas Akses Sekolah Kedinasan, 2027 Bidik Institusi Baru

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mulai menyiapkan perluasan program sekolah kedinasan pola pembibitan daerah pada 2027. Setelah berhasil mengantarkan 12 putra-putri daerah lolos seleksi di tiga sekolah kedinasan pada 2026, pemerintahan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe berencana membuka peluang kerja sama dengan sejumlah institusi pendidikan kedinasan baru.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dari putra-putri daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional.

Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), program pola pembibitan tahun 2026 telah membuka kesempatan bagi generasi muda Maluku Utara untuk menempuh pendidikan di tiga institusi, yakni Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Politeknik Statistika STIS, dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pentingnya peningkatan kualitas SDM, terutama dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda.

Menurutnya, menembus perguruan tinggi negeri, terlebih sekolah kedinasan, bukan perkara mudah. Setiap peserta harus mampu memenuhi standar akademik dan kompetensi yang ditetapkan masing-masing institusi.

“Ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kualitas SDM, terutama dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kita tahu, untuk masuk perguruan tinggi negeri, apalagi sekolah kedinasan, bukanlah hal yang mudah,” ujar Sarbin saat diwawancarai awak media, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, Pemprov Maluku Utara telah membangun kemitraan dengan sejumlah perguruan tinggi melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Meski belum seluruh formasi yang tersedia berhasil terisi, capaian 12 peserta yang lolos seleksi menjadi modal penting bagi keberlanjutan program tersebut.

“Kita patut berbangga karena anak-anak Maluku Utara mampu bersaing dan lolos seleksi. Kami sangat berharap program ini terus berlanjut sehingga anak-anak daerah memiliki kesempatan yang sama,” katanya.

Sarbin juga mendorong agar jangkauan program tersebut diperluas. Tidak hanya mempertahankan kerja sama dengan tiga sekolah kedinasan yang telah berjalan, Pemprov diharapkan dapat menjajaki peluang pendidikan di bidang kejaksaan maupun institusi kedinasan lainnya.

“Ke depan, kami berharap bukan hanya sekolah kedinasan yang sekarang berjalan. Pendidikan di bidang kejaksaan dan bidang lainnya juga bisa diberikan kesempatan yang sama. Selama ini masyarakat lebih banyak mengenal IPDN, tetapi sekarang anak-anak kita juga bisa masuk sekolah kedinasan lainnya,” tegasnya.

Selain perluasan akses pendidikan, Sarbin turut menyoroti skema pembiayaan program yang saat ini menerapkan komposisi 60 persen ditanggung pemerintah daerah dan 40 persen oleh orang tua atau wali peserta.

Menurut Wagub, skema tersebut perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan lebih besar kepada peserta yang berasal dari keluarga kurang mampu agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang memperoleh pendidikan.

Sementara itu, Plt. Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, menjelaskan bahwa program sekolah kedinasan pola pembibitan merupakan bentuk komitmen Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehen dalam memberikan kesempatan kepada putra-putri Maluku Utara untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Berdasarkan hasil seleksi 2026, sebanyak 12 peserta berhasil lolos dari tiga sekolah kedinasan yang menjadi mitra Pemprov Maluku Utara. Rinciannya, PKN STAN meloloskan delapan peserta dari 49 pelamar dengan seluruh delapan formasi terisi. Politeknik Statistika STIS meloloskan satu peserta dari 35 pelamar dengan enam formasi tersedia, sedangkan PTDI-STTD meloloskan tiga peserta dari 110 pelamar dengan enam formasi yang disiapkan.

Zulkifli mengatakan, capaian tersebut patut diapresiasi sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan calon peserta pada seleksi berikutnya. Sebab, tahapan seleksi sekolah kedinasan cukup ketat, mulai dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), tes kesehatan dan kebugaran, wawancara, hingga psikotes. Khusus PKN STAN dan STIS, peserta juga menghadapi tes matematika, kuantitatif, atau numerik.

“Ke depan, persiapan peserta tidak boleh hanya dilakukan menjelang pembukaan pendaftaran. Pembinaan harus dimulai lebih awal melalui penguatan kemampuan akademik, latihan soal, pembentukan fisik, kedisiplinan, serta kesiapan mental agar peluang kelulusan putra-putri daerah semakin meningkat,” jelas Zulkifli.

Dari sisi pembiayaan, Pemprov Maluku Utara menanggung 60 persen kebutuhan peserta, sedangkan 40 persen lainnya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali. Dukungan pemerintah mencakup biaya perlengkapan masuk kampus, biaya pendidikan, transportasi, serta pemberian uang saku dan beasiswa melalui kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Terkait perkembangan peserta, delapan peserta PKN STAN dijadwalkan melakukan lapor diri pada Kamis (12/11/2026). Satu peserta STIS masih menjalani tahapan tes kesehatan dan kebugaran, sedangkan tiga peserta PTDI-STTD telah diberangkatkan pada Minggu (8/11/2026).

Untuk keberlanjutan program, Zulkifli menegaskan bahwa Pemprov Maluku Utara tidak hanya akan mempertahankan tiga institusi yang telah menjadi mitra, tetapi juga menjajaki kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan kedinasan baru pada 2027.

Beberapa institusi yang masuk dalam rencana pengembangan tersebut di antaranya Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), pendidikan kedinasan bidang siber, serta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan Makassar.

Perluasan tersebut diharapkan membuka lebih banyak pilihan pendidikan bagi putra-putri Maluku Utara sekaligus menjawab kebutuhan tenaga profesional di berbagai sektor strategis. Kesempatan memperoleh pendidikan kedinasan juga diharapkan semakin merata dan dapat dijangkau generasi muda dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara.

BKD bersama perangkat daerah terkait akan melakukan pemetaan kebutuhan formasi, memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga penyelenggara, menyiapkan skema pembiayaan, serta meningkatkan sosialisasi dan pembinaan calon peserta sejak dini.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen melanjutkan program sekolah kedinasan pola pembibitan pada 2027. Melalui program ini, Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur berharap dapat melahirkan lebih banyak talenta muda daerah yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas, sekaligus menjadi SDM andalan yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Maluku Utara,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi