Terobosan Sherly-Sarbin Tuai Pujian, Komisi 1 DPRD Siap Kawal Anggaran Sekolah Kedinasan 2027

Kasedata.id – Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Utara memberikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui program sekolah kedinasan dengan pola pembibitan daerah.

Tak sekadar memberikan apresiasi, Komisi 1 DPRD Maluku Utara juga menyatakan kesiapan untuk mengawal keberlanjutan program tersebut, termasuk melalui dukungan kebijakan dan penganggaran pada 2027.

Program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dengan Zulkifli Bian sebagai penggerak utama pelaksanaannya, dinilai sebagai langkah strategis dalam membuka akses pendidikan kedinasan bagi putra-putri daerah sekaligus mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan berdaya saing.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apresiasi tersebut mengemuka dalam kegiatan pelepasan putra-putri Maluku Utara yang melanjutkan pendidikan di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Kegiatan yang diselenggarakan BKD Provinsi Maluku Utara berlangsung di Bella Hotel, Kota Ternate, Selasa (10/11/2026).

Turut hadir Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe, Ketua dan anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, sejumlah pimpinan OPD terkait, Kepala Bank Syariah Indonesia (BSI), serta orang tua peserta.

Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazla Ukhra Kasuba, menegaskan bahwa program sekolah kedinasan melalui pola pembibitan daerah merupakan kebijakan positif yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun, capaian seleksi tahun ini juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pola persiapan calon peserta pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Nazla, persiapan generasi muda tidak boleh dilakukan secara mendadak ketika pendaftaran sekolah kedinasan dibuka. Pembinaan perlu dimulai sejak bangku SMA agar calon peserta memiliki kesiapan akademik, kemampuan, dan daya saing yang lebih baik dalam menghadapi seleksi.

“Program ini tentu sangat positif dan patut kita apresiasi. Tetapi, ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kita. Dari sekitar 36 peserta yang mengikuti seleksi, yang berhasil lolos baru sebagian. Ke depan, persiapannya harus lebih matang, bahkan perlu dimulai sejak anak-anak masih duduk di bangku SMA agar mereka memiliki kesiapan dan kemampuan bersaing ketika mengikuti seleksi sekolah kedinasan,” ujar Nazla.

Lebih lanjut, Nazla menegaskan Komisi I sebagai mitra kerja BKD siap mendukung dan mengawal keberlanjutan program tersebut, termasuk dari sisi penganggaran tahun 2027.

Ia mengungkapkan, pembahasan anggaran untuk tahun 2027 telah diselesaikan. Karena itu, program peningkatan kualitas SDM seperti sekolah kedinasan diharapkan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

“Sebagai mitra kerja BKD, Komisi I tentu siap mendukung dan membackup program-program seperti ini. Pembahasan anggaran 2027 juga sudah selesai. Insyaallah, program peningkatan kualitas SDM seperti ini akan terus kita dorong agar berkelanjutan. Ini penting karena kita ingin semakin banyak talenta daerah yang dipersiapkan dengan baik,” tegasnya.

Nazla menambahkan, penguatan kualitas SDM tidak boleh hanya bertumpu pada jalur sekolah kedinasan. Komisi I juga mendorong pengembangan berbagai talenta generasi muda melalui program kolaborasi dengan perguruan tinggi, sehingga semakin banyak putra-putri Maluku Utara yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan.

Ia juga menyoroti pentingnya menyiapkan ASN yang profesional dan kompeten di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurutnya, keberpihakan terhadap putra daerah harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas agar generasi lokal mampu memenuhi kualifikasi dan bersaing mengisi kebutuhan birokrasi pemerintahan.

“Kita ingin ke depan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin banyak diisi oleh putra-putri daerah yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan profesionalisme. Jadi, bukan sekadar mengutamakan orang daerah, tetapi bagaimana anak-anak daerah dipersiapkan agar benar-benar mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengabdi dalam pemerintahan,” jelasnya.

Bagi Nazla, kebijakan tersebut juga memiliki relevansi dengan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas generasi bangsa.

Ia menilai Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, kekayaan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan SDM lokal agar masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan potensi daerah.

Dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Risno Sadonda. Ia mendorong agar pola pembibitan sekolah kedinasan terus dilaksanakan secara konsisten karena dukungan pembiayaan pendidikan dari pemerintah merupakan langkah konkret dalam memperluas kesempatan generasi muda mengakses pendidikan berkualitas.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Farida Djama, menilai program tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas generasi muda daerah. Ia berharap pembinaan, pendampingan, dan dukungan lintas sektor terus ditingkatkan agar peserta dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan menyelesaikannya secara maksimal.

Senada, Anggota Komisi I DPRD Maluku Utara, Alexander Paka, menegaskan bahwa investasi di sektor pendidikan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Maluku Utara membutuhkan generasi muda yang kompeten, profesional, dan memiliki daya saing untuk mengisi berbagai kebutuhan tenaga ahli pada masa mendatang.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Maluku Utara melalui BKD telah menjalankan pola pembibitan pada tiga institusi pendidikan kedinasan, yakni Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Politeknik Statistika STIS, dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD).

Ketiga institusi tersebut membuka kesempatan bagi putra-putri daerah untuk mengembangkan kompetensi di bidang keuangan negara, statistik, dan transportasi darat. Bidang-bidang tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dari sisi pembiayaan, Pemprov Maluku Utara menanggung 60 persen kebutuhan peserta, meliputi pendidikan, pengembangan akademik, asrama, dan fasilitas penunjang. Sementara 40 persen lainnya menjadi dukungan orang tua, terutama untuk kebutuhan akademik sesuai ketentuan program.

Skema kolaboratif tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membangun tanggung jawab bersama antara pemerintah dan keluarga untuk menyiapkan masa depan peserta.

Dukungan Komisi I DPRD Maluku Utara menjadi sinyal penting bahwa pembangunan SDM membutuhkan kesinambungan kebijakan, pembinaan yang terencana, serta dukungan anggaran yang memadai. Program tersebut juga perlu diperluas agar kesempatan mengikuti pendidikan kedinasan dapat menjangkau putra-putri dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.

Melalui sinergi eksekutif dan legislatif, program pola pembibitan sekolah kedinasan diharapkan tidak berhenti sebagai agenda sesaat, tetapi menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi Maluku Utara yang unggul, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional.

Sebab, masa depan Maluku Utara tidak cukup hanya dibangun melalui infrastruktur dan kekayaan sumber daya alam. Daerah ini juga membutuhkan manusia-manusia berkualitas yang mampu mengelola potensi, menjawab tantangan, dan menjadi pelaku utama pembangunan di tanah sendiri. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi