Kasedata.id – Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara mulai memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD). Sejumlah persoalan mulai dibidik, mulai dari tumpang tindih program antarinstansi, belanja dinas yang tidak produktif, hingga pengelolaan anggaran media dan komunikasi pemerintah daerah.
Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazla Ukhra Kasuba, menegaskan bahwa setiap OPD harus memiliki program kerja yang jelas dan dukungan anggaran yang sesuai dengan tugas serta tanggung jawabnya. DPRD tidak ingin ada instansi yang hanya mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji pegawai, tetapi minim aktivitas yang langsung menunjang pelaksanaan program pemerintahan.
“Jangan sampai ada dinas yang tidak memiliki anggaran untuk menjalankan kegiatan, sementara ada juga dinas yang anggarannya hanya untuk membayar gaji pegawai. Setiap OPD harus punya aktivitas dan program kerja yang jelas,” tegas Nazla, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penataan anggaran harus berjalan seiring dengan pembenahan struktur kerja birokrasi. Komisi I mendorong agar tidak ada lagi program yang dikerjakan secara berulang oleh instansi berbeda hanya karena pembagian tugas dan kewenangan yang tidak tegas.
Ia mencontohkan urusan pendidikan dan pelatihan aparatur yang semestinya difokuskan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), sedangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berkonsentrasi pada urusan manajemen kepegawaian.
“Pembagian tugas harus jelas. Jangan sampai satu kegiatan tersebar di beberapa OPD, padahal substansinya sama. Ini yang harus ditertibkan agar anggaran lebih efektif dan tidak terjadi pemborosan,” ujarnya.
Sorotan lain Komisi I tertuju pada anggaran media dan komunikasi pemerintah daerah. Nazla menilai, perlu ada kejelasan pembagian anggaran antara Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan maupun kerja sama media.
Menurutnya, DPRD membutuhkan rincian yang transparan mengenai penempatan anggaran, termasuk kegiatan yang dibiayai masing-masing instansi dan hasil yang dicapai.
“Anggaran media dan komunikasi ini harus jelas. Mana yang menjadi kewenangan Adpim dan mana yang menjadi kewenangan Kominfo. Jangan sampai ada kegiatan yang tumpang tindih, sementara output atau hasil dari penggunaan anggarannya tidak terukur,” kata Nazla.
Tidak berhenti pada evaluasi perencanaan, Komisi I juga akan menindaklanjuti pengawasan terhadap realisasi program tahun anggaran 2026. Biro Umum menjadi instansi pertama yang akan dipanggil, kemudian disusul Kominfo untuk memberikan penjelasan dihadapan Komisi I.
Untuk Kominfo, DPRD ingin meminta penjelasan terkait sejumlah item kegiatan yang pada awalnya dianggarkan dalam jumlah besar, tetapi kemudian tidak lagi masuk dalam penganggaran. Perubahan tersebut perlu diterangkan agar DPRD mengetahui alasan dan proses pengambilan kebijakannya.
Sementara itu, pemanggilan Biro Umum diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan program dan alur penggunaan anggaran 2026. Pembahasan sebelumnya lebih banyak berfokus pada rencana anggaran 2027 sehingga pengawasan terhadap realisasi tahun berjalan perlu dilanjutkan melalui rapat tersendiri.
Nazla menegaskan, pemanggilan tersebut bukan untuk mencari kesalahan OPD, melainkan memastikan setiap penggunaan uang daerah dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami bukan mencari-cari kesalahan. Tetapi sebagai lembaga pengawasan, kami harus memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya. Kalau ada yang belum jelas, tentu harus dimintai penjelasan. Jangan sampai anggaran besar, tetapi hasil programnya tidak bisa diukur,” tegasnya.
Terkait realisasi dan sisa pagu anggaran Biro Umum tahun 2026, Nazla menyampaikan bahwa pihaknya masih akan melakukan pengecekan silang terhadap data secara terperinci sebelum menyampaikan angka secara resmi.
Ia memastikan, pembenahan penganggaran dan pengawasan terhadap mitra kerja akan terus dilakukan agar belanja pemerintah daerah tidak sekadar menjadi rutinitas administratif.
“Yang paling penting, setiap anggaran harus punya manfaat. Uang daerah harus bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar habis dalam administrasi pemerintahan,” pungkasnya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
