Mantan Pejabat Jadi Tersangka, Sarbin Sehe : Hormati Proses Hukum

Senin, 5 Oktober 2026 - 18:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe. || Foto : Kasedata.id

Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe. || Foto : Kasedata.id

Kasedata.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menyampaikan sikap resmi merespons penetapan tersangka mantan Kepala Disperindag Maluku Utara YWH, dan MHAZ selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut.

Pemprov Malut menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak-hak dasar kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, di Ternate, Senin (5/10/2026).

“Ya, dari kita hargai proses hukum. Kita juga menggunakan hak-hak dasar kemanusiaan. Bahwa proses hukum masih berlangsung, orang sudah tersangka sekalipun proses sidangnya kan belum. Dan kita menghargai proses hukum, kita menghormati, menghargai proses hukum,” tegas Wagub.

Baca Juga :  Gelar Halal Bihalal, Guburnur Malut Ajak ASN Perbaiki Kinerja

Terkait status kepegawaian oknum yang bersangkutan, Wagub menjelaskan bahwa langkah pembebasan tugas dari jabatan struktural telah dilakukan, sementara status administrasi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih mengikuti mekanisme hukum hingga berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Iya, yang bersangkutan kan sudah dibebastugaskan kan dari jabatan. Jadi tinggal dari hak ASN-nya, kan kita masih menunggu proses hukum,” ujarnya.

Menanggapi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya (2021–2023), Wagub Sarbin Sehe menekankan bahwa pemerintahan periode saat ini berikhtiar maksimal untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Bulog Ternate Pastikan Stok Beras Aman Jelang Nataru 2025

“Kalau itu kan hampir tiap hari disampaikan. Kami berharap mudah-mudahan di pemerintahan Ibu Gubernur dan saya itu ikhtiar maksimal. Karena sepanjang yang saya tahu tidak ada kepentingan apa pun kecuali proses pembangunan Maluku Utara. Itu artinya semua OPD harus lebih istiqamah dalam mengelola anggaran, sehingga betul-betul garis lurus, kira-kira begitu,” tegasnya.

Pemprov Malut mengimbau kepada seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN, menjadikan hal ini sebagai ikhtiar bersama dalam menjalankan tugas pelayanan publik secara jujur dan bertanggung jawab demi kemajuan masyarakat Maluku Utara. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi

Berita Terkait

Sabtu Dini Hari, Rumah di Kalumata Ternate Ludes Terbakar
Akademisi Dukung Pembatasan Pesta Joget, Soroti Kearifan Lokal Warga Sula
Belanja Pemprov Malut 2027 Disiapkan Lebih Awal, Ini Target BPBJ
Pelayanan di Malut Butuh Sinergi, Pemprov Buka Pintu untuk Kemenimipas
PUPR dan BPBJ Matangkan Proyek 2027, Pengusaha Lokal Disiapkan Masuk
Pemprov Malut Benahi Skema Wisata Rohani, Kuota 2027 Dibagi Merata ke 10 Daerah
Menapaki Birokrasi dari Aktivisme, Ini Profil dan Harta Kepala BKD Malut
Wagub Lantik Tiga Pejabat Definitif, Tekankan Meritokrasi dan Integritas

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 00:31 WIT

Sabtu Dini Hari, Rumah di Kalumata Ternate Ludes Terbakar

Jumat, 20 November 2026 - 18:51 WIT

Akademisi Dukung Pembatasan Pesta Joget, Soroti Kearifan Lokal Warga Sula

Kamis, 19 November 2026 - 21:55 WIT

Belanja Pemprov Malut 2027 Disiapkan Lebih Awal, Ini Target BPBJ

Kamis, 19 November 2026 - 21:46 WIT

Pelayanan di Malut Butuh Sinergi, Pemprov Buka Pintu untuk Kemenimipas

Kamis, 19 November 2026 - 21:28 WIT

Pemprov Malut Benahi Skema Wisata Rohani, Kuota 2027 Dibagi Merata ke 10 Daerah

Berita Terbaru

Foto : ilustrasi kebakaran

Peristiwa

Sabtu Dini Hari, Rumah di Kalumata Ternate Ludes Terbakar

Sabtu, 21 Nov 2026 - 00:31 WIT