Kasedata.id – Tantangan pelayanan publik di Maluku Utara tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi. Kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas lembaga agar pelayanan pemerintahan dapat menjangkau masyarakat secara merata.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat menghadiri peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).
Di hadapan jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan, Sarbin menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terbuka membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan jajaran Kemenimipas, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Sarbin, karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan dengan delapan kabupaten dan dua kota membutuhkan pola koordinasi yang kuat. Keterbatasan jarak dan kondisi geografis tidak boleh menjadi penghambat dalam menjalankan tugas pelayanan negara.
“Pemerintah daerah terbuka kapan saja, Pak Kanwil silakan berkoordinasi,” tegas Sarbin.
Ia juga mengingatkan bahwa tugas aparatur negara bukan sekadar menjalankan kewenangan kelembagaan, melainkan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, pengabdian harus dilandasi nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan tanggung jawab. Sarbin menilai, aparatur memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan birokrasi sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional.
Sementara itu, dalam amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibacakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara, Erwedi Supriyatno, peringatan Hari Bakti ke-2 menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memperkuat komitmen kelembagaan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menekankan pentingnya penerapan nilai PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel. Nilai tersebut harus menjadi pedoman seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Transformasi pelayanan juga menjadi perhatian, mulai dari digitalisasi layanan paspor, visa, dan pemeriksaan keimigrasian hingga penguatan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Di sisi lain, pembinaan kemandirian serta reintegrasi sosial warga binaan terus didorong agar penyelenggaraan pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada aspek pengamanan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk kembali berperan di tengah masyarakat.
Menteri turut mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah institusi tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan maupun laporan administrasi. Ukuran terpenting adalah manfaat dan dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
Pesan tersebut sejalan dengan penekanan Wagub Sarbin. Bagi Maluku Utara, penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan negara berjalan efektif, termasuk di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan akses geografis.
Pemprov Maluku Utara berharap momentum Hari Bakti Kemenimipas ke-2 tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi titik penguatan kerja sama yang berkelanjutan demi pelayanan publik yang semakin baik. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi



![Akademisi STAI Babussalam Sula, Dr. Mohtar Umasugi [dok : karno/kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261120_203442-225x129.jpg)
![Pemkab Halsel dan Kota Ternate saat menerima bantuan armada sampah di perusahaan harita nickel [dok : kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/Picsart_26-11-20_20-25-42-661-225x129.jpg)


