Pemprov Malut Ungkap Progres Lelang Capai Angka 70 Persen

Kasedata.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir memimpin rapat koordinasi (Rakor) membahas progres pengadaan barang dan jasa serta ketersediaan anggaran gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam forum tersebut, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta memberikan laporan detail mengenai progres pelaksanaan lelang, baik yang dilakukan secara tender langsung maupun melalui e-katalog.

Sekda Malut, kepada awak media, Rabu (20/8/2025) menjelaskan bahwa perkembangan pengadaan barang dan jasa saat ini sudah cukup bagus. Ia berharap setiap kendala yang dihadapi segera dilaporkan dan dicarikan solusi agar tidak menghambat serapan anggaran di tahun berjalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Bersama Kemendes PDTT Kuatkan Program TEKAD 

“Ada peningkatan, sekaranh kita sudah berada pada posisi yang baik sekitar 70 persen sudah selesai, sisanya 28 persen masih dalam tahap pengecekan,” ujar Samsuddin.

Menurutnya, hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan telah melalui proses pelelangan dengan mekanisme tender. Namun demikian, masih ada sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan agar seluruh target bisa tercapai sesuai jadwal.

“70 persen pengadaan telah rampung melalui proses tender atau lelang langsung, sementara untuk mekanisme e-katalog baru mencapai 54 persen. Masih ada sekitar 40 persen lebih yang sudah tertayang, tapi belum diklik. Tadi kita sudah cek satu per satu. Ada beberapa yang sebenarnya sudah dilakukan, namun tetap terbaca di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP),” sebutnya.

Ia meminta agar masalah data antara SIRUP dan realisasi dilapangan segera dibenahi. Sebab, berpotensi membuat capaian seolah-olah rendah, padahal pekerjaan sudah berjalan.

“Kita minta itu segera diturunkan dari SIRUP supaya presentase e-purchasing bisa naik. Ada juga yang sudah diinput ke SIRUP, tapi ternyata tidak memungkinkan melalui e-katalog sehingga dialihkan ke penunjukan langsung. Itu yang kita koordinasikan untuk segera dihapus,” terangnya.

Sementara itu, dalam rapat itu juga dilakukan pembahasan mengenai ketersediaan anggaran untuk gaji dan TPP ASN. Samsuddin memastikan bahwa kebutuhan tersebut tetap aman dan tidak akan mengganggu pelayanan birokrasi.

“Selama anggaran tersedia pembayaran TPP maupun gaji ASN tidak akan tersendat. Kami juga meminta perangkat daerah segera menyiapkan dokumen agar proses administrasi bisa berjalan cepat,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi