Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2027. Melalui kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Malut, pemerintah daerah membuka ruang lebih luas bagi pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan.
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Hotel Bela, Ternate, pada 19, 23, dan 24 November 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Malut mempersiapkan proses pengadaan lebih awal, mulai dari pemetaan kebutuhan pekerjaan, ketersediaan material, kesiapan penyedia jasa hingga penguatan kapasitas pelaku usaha daerah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam sambutan yang disampaikan melalui video menegaskan bahwa pengusaha lokal harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
“Saya senang melihat begitu banyak pengusaha lokal yang ingin terlibat dalam pembangunan Maluku Utara,” ujar Sherly, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, market sounding bukan sekadar forum penyampaian rencana pengadaan, tetapi menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan, mendengar kendala, serta mencari solusi sebelum proses pengadaan dilaksanakan.
Sherly meminta Dinas PUPR dan BPBJ memastikan informasi kebutuhan proyek 2027 disampaikan lebih awal kepada dunia usaha. Dengan demikian, pengusaha memiliki waktu mempersiapkan legalitas, kompetensi, kualitas produk maupun persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memahami mekanisme pengadaan pemerintah, khususnya penggunaan katalog elektronik.
“Jangan sampai peluang pembangunan daerah kita begitu besar, tetapi pengusaha lokal tidak bisa ikut karena kurang informasi atau belum memahami sistemnya,” tegasnya.
Gubernur berharap dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak berhenti pada sosialisasi regulasi. Pendampingan harus menyentuh kebutuhan praktis pelaku usaha, termasuk mempertimbangkan karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan.
Bagi Sherly, keberhasilan pengadaan tidak hanya diukur dari jumlah kontrak maupun besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, pengadaan harus menghasilkan pembangunan berkualitas, membuka lapangan kerja, memperkuat kapasitas pengusaha lokal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, kita bukan hanya ingin membangun jalan, jembatan dan gedung. Kita juga ingin membangun kapasitas pengusaha lokal, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi Maluku Utara. Karena uang rakyat harus kembali dengan manfaat bagi rakyat Maluku Utara,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setyabudi Arijanta, menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan yang dipersiapkan melalui kebijakan Badan Pengadaan Pemerintah (BPP) bukan dimaksudkan untuk menyingkirkan pengusaha lokal maupun usaha kecil.
Sebaliknya, konsolidasi diharapkan membuka peluang lebih luas melalui pengelompokan kebutuhan pengadaan, sehingga proses belanja pemerintah dapat berlangsung lebih efisien tanpa menghilangkan ruang partisipasi pelaku usaha daerah.
Ia menyebut target efisiensi pengadaan nasional pada 2027 mencapai Rp400 triliun dari total belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun. Salah satu strategi yang ditempuh adalah konsolidasi pengadaan.
Setyabudi juga menjelaskan skema keberpihakan terhadap pengusaha kecil dan lokal, termasuk pembagian paket pekerjaan berdasarkan nilai dan cakupan wilayah. Untuk sektor konstruksi, ia menyebut paket hingga Rp2,5 miliar diperuntukkan bagi pengusaha lokal, sedangkan paket hingga Rp7,5 miliar bagi pengusaha tingkat provinsi, sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, Maluku Utara menjadi daerah pertama yang melakukan terobosan market sounding untuk mempercepat persiapan pengadaan sektor konstruksi.
Melalui forum tersebut, pemerintah dapat memetakan ketersediaan material, penyedia jasa, hingga kebutuhan alat berat di daerah. Data itu selanjutnya menjadi bahan dalam menyiapkan strategi pengadaan, termasuk pemanfaatan katalog elektronik.
Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya bergantung pada proses tender berulang, tetapi memiliki kesempatan mengakses informasi dan sistem pengadaan sesuai ketentuan.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan LKPP, di antaranya Direktur Pasar Digital LKPP dan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, perwakilan Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi, BPKP, BPK, pimpinan OPD terkait serta para pelaku usaha.
Melalui sinergi Dinas PUPR dan BPBJ, Pemprov Malut berharap persiapan pengadaan 2027 dapat berjalan lebih terencana, transparan dan kompetitif. Pada saat yang sama, belanja pembangunan daerah diharapkan mampu memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha lokal serta mendorong perputaran ekonomi di Maluku Utara. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi



![Akademisi STAI Babussalam Sula, Dr. Mohtar Umasugi [dok : karno/kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261120_203442-225x129.jpg)
![Pemkab Halsel dan Kota Ternate saat menerima bantuan armada sampah di perusahaan harita nickel [dok : kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/Picsart_26-11-20_20-25-42-661-225x129.jpg)


