MK Dipastikan Tolak Gugatan Sahril-Makmur, Ini Indikatornya

Senin, 3 Februari 2025 - 19:32 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasedata.id — Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan akan menolak gugatan pasangan calon nomor urut 4, Sahril-Makmur, terkait hasil Pilkada 2024 Kota Ternate. Salah satu indikator utama penolakan ini adalah gugatan tersebut dianggap tidak relevan terhadap kemenangan pasangan calon nomor urut 2, Tauhid-Nasri.

Tim hukum Tauhid-Nasri, Fachrudin Moloko, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima undangan untuk sidang dismisal dari MK, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (4/2/2025) malam.

Menurut Fachrudin, ada beberapa indikator kuat yang menunjukkan bahwa gugatan Sahril-Makmur akan ditolak. Salah satunya adalah koreksi yang dilakukan Mahkamah terhadap permohonan pemohon. Ia menjelaskan bahwa dalam permohonan awal, pasangan Sahril-Makmur tidak menyajikan argumentasi yang detail dan signifikan.

“Dalil yang diajukan pemohon tidak memiliki relevansi dengan tahapan Pilkada maupun perolehan suara dalam Pilkada Kota Ternate,” jelas Fachrudin kepeda media di Ternate, Senin (3/2/2025).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan dalam sidang sebelumnya, hakim MK tidak banyak mengkonfrontir atau mengonfirmasi dalil-dalil yang diajukan pemohon.

“Sebagian besar dalil pemohon tidak dikonfrontir, hakim konstitusi lebih banyak menyatakan ‘anggap dibacakan’,” tambahnya.

Berdasarkan hal tersebut, Fachrudin optimistis bahwa sidang dismisal yang dijadwalkan akan berujung pada penolakan gugatan tanpa perlu memasuki tahap pembuktian lebih lanjut.

Baca Juga :  Tiga Kandidat Bakal Bertarung di Muprov Kadin Malut

“Kami yakin sidang ini akan selesai di tahap dismisal karena argumentasi pemohon tidak memiliki korelasi yang cukup kuat,” ujarnya.

Meskipun optimistis gugatan akan ditolak, Fachrudin menegaskan tim hukum Tauhid-Nasri tetap menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh pasangan Sahril-Makmur.

“Pada prinsipnya, setiap pasangan calon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan. Kami menghargai proses hukum ini, dan keputusan akhir akan ditetapkan oleh Mahkamah besok,” pungkas Fachrudin. (*)

Berita Terkait

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Bidik Kursi Wakil Ketua DPRD Malut, Hanura Siapkan Mesin Pemilu 2029
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate
Komitmen Sherly-Sarbin Nyata, Satu Lagi Sekolah Kedinasan Dibuka bagi Putra-Putri Malut
Pimpin IKTK, Rizqi Yusuf Ajak Warga Tidore Perkuat Solidaritas

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:25 WIT

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Selasa, 17 November 2026 - 18:11 WIT

Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi

Selasa, 17 November 2026 - 08:30 WIT

Bidik Kursi Wakil Ketua DPRD Malut, Hanura Siapkan Mesin Pemilu 2029

Berita Terbaru