Desak Gubernur Maluku Utara Restrukturisasi OPD Demi Efisiensi Anggaran

Jumat, 11 April 2025 - 18:04 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin || Dok : Ilham Mansur

Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin || Dok : Ilham Mansur

Kasedata.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Maluku Utara mendesak Gubernur Sherly Tjoanda Laos untuk segera melakukan restrukturisasi atau penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai krusial demi mewujudkan efisiensi anggaran serta menyukseskan program visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin, kepada kasedata.id, Jumat (11/4). Legislator dari Dapil IV Halmahera Selatan ini menilai struktur organisasi daerah saat ini terlalu gemuk dan membebani anggaran operasional.

“Saat ini terdapat 48 OPD yang terdiri dari dinas, badan, dan biro. Jumlah ini menyebabkan pembengkakan biaya operasional yang pada akhirnya menyerap sebagian besar alokasi belanja dalam APBD, khususnya belanja pegawai,” ujarnya.

Baca Juga :  Unras di Ternate Ricuh, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Temui Massa Aksi

Menurut Muksin, dominasi belanja operasional pegawai ini menggerus porsi anggaran untuk pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas. Ia menekankan pentingnya penyesuaian struktur OPD sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Dalam pemerintahan, ada urusan wajib dan ada urusan pilihan. Gubernur perlu mengevaluasi, mana organisasi yang sifatnya wajib dan harus dipertahankan, serta mana yang bisa digabung atau bahkan dihapus,” jelasnya.

Baca Juga :  Program Gubernur Maluku Utara Dinilai Populis Jelang Lebaran

Ia mencontohkan kemungkinan penggabungan beberapa dinas dengan fungsi serupa, seperti Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, atau mempertahankan OPD yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dinas-dinas yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap PAD sebaiknya dipertimbangkan untuk digabung agar beban APBD bisa ditekan,” tambahnya.

Untuk itu, Muksin menyarankan Gubernur mengajukan perubahan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2016 agar dapat dibahas bersama DPRD Maluku Utara sebagai langkah awal penataan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. (*)

Penulis : Ilham Mansur

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif
Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik
Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan
Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 20:38 WIT

Warga Halbar Dilatih Olah Limbah Pisang Jadi Produk Inovatif

Rabu, 18 November 2026 - 17:59 WIT

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 November 2026 - 16:35 WIT

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Berita Terbaru

Ilustrasi pelantikan

Sofifi

Kamis Besok, Tiga Pejabat Pemprov Malut Dilantik

Rabu, 18 Nov 2026 - 17:59 WIT

Plt.Kepala Dinas Perindag Malut, M. Ronny Saleh, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perdagangan Antarwilayah yang digagas Kemendag RI di Hotel Mercure, Kota Bandung, Jawa Barat [dok : kasedata]

Sofifi

Malut Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan Berbasis Kepulauan

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:35 WIT