Cegah Temuan, Inspektorat Sula Hadiri Evaluasi BPK Malut

Rabu, 25 Juni 2025 - 15:06 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasedata.id – Dalam upaya memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula menghadiri kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Rabu (25/6/2025).

Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan BPK yang dibagi dalam dua semester, dengan tujuan utama menindaklanjuti temuan-temuan hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.

Setiap hasil pemeriksaan BPK baik yang bersifat administratif maupun menyangkut kerugian keuangan negara, wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui sistem SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut). Sistem ini menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa rekomendasi BPK benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas pelaporan.

Landasan hukum dari kewajiban tindak lanjut ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk aturan pelaksanaannya.

Kepala Inspektorat Kepulauan Sula, Kamarudin Mahdi, kepada media menegaskan kegiatan tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Baca Juga :  Hari Kartini, Kapolres Ternate Berbagi Tips Jaga Perempuan dan Anak Dari Kekerasan

“Kegiatan ini adalah indikator penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Sinergi antara BPK dan pemerintah daerah menjadi kunci mewujudkan zona integritas dalam pelayanan publik,” kata Kamarudin.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa setiap hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK wajib dilaksanakan secara tepat dan menyeluruh, demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit di daerah.

“Kami berharap seluruh pimpinan OPD, sebagai entitas yang diaudit, menjadikan kegiatan ini sebagai sarana perbaikan. Ini bukan hanya soal menyelesaikan temuan, tapi bagaimana menghindari temuan serupa di masa mendatang,” pungkasnya. (*)

 

Penulis : Karno Pora

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Pendamping Pertanian Desa, Upaya Mendukung Agromaritim di Halsel
Pejabat Malut Terlibat Suap dan Temuan BPK Terancam Nonjob
Gerakan Tanam Cabai Dorong Kekuatan Agromaritim di Halsel
Hilang Melaut, Nelayan Kusu Sinopa Ditemukan Meninggal 
Bebaskan 11 Warga Adat Maba Sangaji
DPRD Sula Desak Pemprov Malut Bayar DBH
Wabup Buka Pelatihan Dasar CPNS Kepulauan Sula
Sambut HUT Kemerdekaan dengan Semangat “Ternate Bersih”

Berita Terkait

Rabu, 6 Agustus 2025 - 21:15 WIT

Pendamping Pertanian Desa, Upaya Mendukung Agromaritim di Halsel

Rabu, 6 Agustus 2025 - 21:06 WIT

Pejabat Malut Terlibat Suap dan Temuan BPK Terancam Nonjob

Rabu, 6 Agustus 2025 - 19:27 WIT

Gerakan Tanam Cabai Dorong Kekuatan Agromaritim di Halsel

Rabu, 6 Agustus 2025 - 18:21 WIT

Hilang Melaut, Nelayan Kusu Sinopa Ditemukan Meninggal 

Rabu, 6 Agustus 2025 - 17:31 WIT

Bebaskan 11 Warga Adat Maba Sangaji

Berita Terbaru

Aksi Solidaritas 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara || Foto : sukarsi_kasedata

Daerah

Bebaskan 11 Warga Adat Maba Sangaji

Rabu, 6 Agu 2025 - 17:31 WIT