Kementerian ATR Akomodir Usulan Pemprov Malut Soal Sertifikasi Tanah

Kasedata.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, tiba di Kota Ternate, Maluku Utara, Sabtu (23/8/2025) pagi.

Turut mendampingi dalam rombongan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Kedatangan Menteri Nusron disambut langsung oleh Gubernur Maluku Utara bersama jajaran.

Setiba di Ternate, Nusron Wahid, melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Kepala Daerah Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua di Sahid Bela Hotel, Ternate.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pertemuan itu dihadiri seluruh kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota untuk membahas mengenai pelayanan pertanahan dan percepatan sertivikasi tanah di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Menteri ATR/BPN kepada awak media menyampaikan bahwa masih banyak daerah pemegang HGU IUP tambang yang menyusun rencana secara detail tataruang.

Pihaknya, kata dia, telah menyelesaikan empat ribu pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada tahun 2025.

“Masalah pendaftaran tanah kita ada PTSL, dan itu wajib koordinasi dengan Pemda dan untuk tahun ini sebanyak empat ribu bidang tanah sudah selesai,” ujarnya.

Nusron mengaku masih pihaknya akan mempercepat anggaran PTSL yang belum direalisasikan. Untuk Maluku Utara, saat ini Gubernur Sherly Laos per bulan Oktober 2025 akan mengusulkan tambahan lima ribu bidang tanah di Maluku Utara yang belum tersertifikasi agar segera ditangani oleh pihak Kementerian.

“Tadi Gubernur juga meminta di bulan Oktober ada tambahan lima ribu bidang lagi dan akan kita penuhi,” akunya.

“Provinsi Maluku Utara masih banyak Kabupaten dan Kota yang belum menyusun rencana detail tata ruang dan sekitar 40 persoalan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan pada tahun depan,” tambahya mengakhiri. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar/Ilham

Editor : Redaksi