Dirjen Perumahan Pedesaan Rapat Bersama Pemprov Malut, Ini yang Dibahas

Jumat, 12 September 2025 - 15:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasedata.id –Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat evaluasi bersama Pemprov Malut dan stakeholder terkait di Aula Sahid Bella, Jumat (12/9/2025).

Agenda itu bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi warga Maluku Utara (Malut) yang masih tinggal di rumah tidak layak huni

Dirjen Perumahan Pedesaan, Imran, menegaskan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan program perumahan benar-benar tepat sasaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita melakukan evaluasi pendataan, bagaimana penganggarannya, lalu sosialisasi program 2026. Ada program pembebasan kawasan kumuh, bantuan stimulan, peningkatan sanitasi, hingga kredit perumahan yang menjadi program Presiden Prabowo,” jelasnya.

Baca Juga :  Gugatan Rudi Duwila Kandas di PN Sanana

Ia menyebut pemerintah menyiapkan anggaran Rp30 triliun untuk mendukung program perumahan di seluruh Indonesia, termasuk Maluku Utara.

“Jumlah unit akan diberikan tergantung usulan dari daerah. Pesan saya, laksanakan pembangunan dengan baik. Sisihkan pula anggaran belanja untuk perumahan karena sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan dasar rakyat. Jika terpenuhi, masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tegas Imran.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Maluku Utara, Musyrifah Alhadar, menambahkan bahwa rapat evaluasi ini melibatkan seluruh kabupaten/kota dan instansi teknis terkait mulai dari Perumahan, PUPR, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Baca Juga :  Hadiah dari Sang Gubernur Maluku Utara

“Tujuan kita menyamakan persepsi terkait pendataan masyarakat penerima manfaat melalui aplikasi resmi dari pusat ke daerah. Dengan sistem ini bantuan bisa lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujarnya.

Musyrifah berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota dalam menyukseskan program ini.

“Hunian layak adalah hak masyarakat. Mari kita bekerja sama karena melalui program RTRH ini kita ingin mengubah kehidupan masyarakat Malut menjadi lebih baik,” pungkasnya. (*)

Penulis : Iin Afriyanti

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

BI dan Pemprov Malut Perkuat Kolaborasi Dorong Ekonomi Biru dan Kendalikan Inflasi
Pemprov Malut Dorong Penguatan Ekonomi Biru untuk Optimalkan Potensi Laut
Gubernur Targetkan Maluku Utara Bebas Korupsi Lewat Sinergi APIP dan APH
Wakil Gubernur Maluku Utara Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81
DPRD Malut Ingatkan Pinjaman Pemprov Jangan Keluar dari Aturan
Wagub Malut Kenang Jasa Al Yasin Ali, Ajak Masyarakat dan ASN Panjatkan Doa
Gubernur Maluku Utara Salurkan Rp 1 Miliar untuk Korban Bencana NTT
HUT RI ke-81 Merah Putih 45 Meter Berkibar di Perbatasan Pasifik Halmahera Tengah

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 21:57 WIT

BI dan Pemprov Malut Perkuat Kolaborasi Dorong Ekonomi Biru dan Kendalikan Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 21:28 WIT

Pemprov Malut Dorong Penguatan Ekonomi Biru untuk Optimalkan Potensi Laut

Selasa, 18 Agustus 2026 - 12:29 WIT

Gubernur Targetkan Maluku Utara Bebas Korupsi Lewat Sinergi APIP dan APH

Senin, 17 Agustus 2026 - 22:37 WIT

Wakil Gubernur Maluku Utara Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81

Senin, 17 Agustus 2026 - 21:19 WIT

DPRD Malut Ingatkan Pinjaman Pemprov Jangan Keluar dari Aturan

Berita Terbaru