Kelurahan Pungut Retribusi Lapak di Terminal Gamalama

Sabtu, 20 September 2025 - 20:06 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lapak pedagang di Terminal Kelurahan Gamalama Ternate [Foto : sukarsi/kasedata]

Lapak pedagang di Terminal Kelurahan Gamalama Ternate [Foto : sukarsi/kasedata]

Kasedata.id — Sejumlah lapak pedagang di Terminal Kelurahan Gamalama Ternate, diduga tak tercatat dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate.

Informasi dihimpun di lapangan menyebutkan, sebagian lapak di Terminal Gamalama memang dikelola Disperindag, sebagian lagi oleh Dinas Perhubungan. Namun dari sejumlah lapak pedagang, enam diantaranya justru retribusinya dipungut langsung oleh pihak Kelurahan Gamalama. Bahkan, pedagang mengaku pembayaran tersebut tidak disertai nota resmi retribusi.

Seorang pedagang tak mau disebutkan namanya menuturkan, selama dua tahun berdagang ia rutin membayar retribusi tahunan maupun bulanan, tetapi bukan ke Disperindag melainkan ke pihak kelurahan.

“Pembayaran saya masuk ke Kelurahan Gamalama. Per tahun itu enam juta lebih,” ungkapnya, Jumat kemarin (20/9/2025).

Menurutnya, sempat ada informasi bahwa pungutan retribusi akan dialihkan ke Disperindag Kota Ternate. Namun hingga kini kebijakan tersebut belum berjalan.

“Katanya mau dialihkan ke Disperindag, tapi sampai sekarang masih dipungut kelurahan,” ujarnya.

Lurah Gamalama, Mochtar Umasangaji, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pungutan retribusi oleh pihak kelurahan. Ia mengaku, praktik tersebut sudah berlangsung sejak sebelum dirinya menjabat lurah. Hasil pungutan, kata Mochtar, digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna.

Baca Juga :  Kejurda Berakhir, Ini Komitmen Pemda Sula Pengembangan Atlet

“Persoalan itu sebenarnya tidak boleh, karena tanggung jawab pasar ada di Disperindag. Tapi praktiknya sudah terjadi sejak lurah sebelumnya,” kata Mochtar.

Mochtar menambahkan, pihaknya kini masih berupaya berkoordinasi dengan Disperindag agar pengelolaan lapak dan penarikan retribusi bisa sepenuhnya dilakukan oleh dinas teknis.

“Saya sudah lapor ke ibu Kadisperindag, tinggal dibuatkan surat resminya saja. Harapan saya supaya Disperindag yang kelola langsung,” tegasnya.

Kepala Disperindag Kota Ternate, Nursidah Dj. Mahmud, saat dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan singkat, belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate
Komitmen Sherly-Sarbin Nyata, Satu Lagi Sekolah Kedinasan Dibuka bagi Putra-Putri Malut
Pimpin IKTK, Rizqi Yusuf Ajak Warga Tidore Perkuat Solidaritas
Pemprov Malut Percepat Hunian Suku Togutil, Anggaran Rp 2 Miliar Disiapkan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:25 WIT

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Selasa, 17 November 2026 - 18:11 WIT

Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi

Senin, 16 November 2026 - 23:56 WIT

Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terbaru