Kelurahan Pungut Retribusi Lapak di Terminal Gamalama

Sabtu, 20 September 2025 - 20:06 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lapak pedagang di Terminal Kelurahan Gamalama Ternate [Foto : sukarsi/kasedata]

Lapak pedagang di Terminal Kelurahan Gamalama Ternate [Foto : sukarsi/kasedata]

Kasedata.id — Sejumlah lapak pedagang di Terminal Kelurahan Gamalama Ternate, diduga tak tercatat dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate.

Informasi dihimpun di lapangan menyebutkan, sebagian lapak di Terminal Gamalama memang dikelola Disperindag, sebagian lagi oleh Dinas Perhubungan. Namun dari sejumlah lapak pedagang, enam diantaranya justru retribusinya dipungut langsung oleh pihak Kelurahan Gamalama. Bahkan, pedagang mengaku pembayaran tersebut tidak disertai nota resmi retribusi.

Seorang pedagang tak mau disebutkan namanya menuturkan, selama dua tahun berdagang ia rutin membayar retribusi tahunan maupun bulanan, tetapi bukan ke Disperindag melainkan ke pihak kelurahan.

“Pembayaran saya masuk ke Kelurahan Gamalama. Per tahun itu enam juta lebih,” ungkapnya, Jumat kemarin (20/9/2025).

Menurutnya, sempat ada informasi bahwa pungutan retribusi akan dialihkan ke Disperindag Kota Ternate. Namun hingga kini kebijakan tersebut belum berjalan.

“Katanya mau dialihkan ke Disperindag, tapi sampai sekarang masih dipungut kelurahan,” ujarnya.

Lurah Gamalama, Mochtar Umasangaji, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pungutan retribusi oleh pihak kelurahan. Ia mengaku, praktik tersebut sudah berlangsung sejak sebelum dirinya menjabat lurah. Hasil pungutan, kata Mochtar, digunakan untuk pembangunan gedung serbaguna.

Baca Juga :  8 ASN Bandel Kena Sanksi, Ada Yang Terancam Dipecat

“Persoalan itu sebenarnya tidak boleh, karena tanggung jawab pasar ada di Disperindag. Tapi praktiknya sudah terjadi sejak lurah sebelumnya,” kata Mochtar.

Mochtar menambahkan, pihaknya kini masih berupaya berkoordinasi dengan Disperindag agar pengelolaan lapak dan penarikan retribusi bisa sepenuhnya dilakukan oleh dinas teknis.

“Saya sudah lapor ke ibu Kadisperindag, tinggal dibuatkan surat resminya saja. Harapan saya supaya Disperindag yang kelola langsung,” tegasnya.

Kepala Disperindag Kota Ternate, Nursidah Dj. Mahmud, saat dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan singkat, belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Tonny S Pontoh, Dari Ajudan Gubernur ke Medan Bencana Ternate
Rampung 100 Persen, Akses Saketa-Dehepodo Kembali Lancar
Ruang Fiskal Ternate 2027 Diproyeksi Lebih Longgar, Utang Jadi Perhatian
Tonny Dapat Tugas Baru, Ferry Ditunjuk Plt Kadis Perkimtan Ternate
Usai Dilantik, Pejabat Baru Ternate Bakal Hadapi Tiga Tantangan
Kebakaran Dekat Sungai Akelamo, Pemdes Kawasi Koordinasikan Penanganan
Kontraktor Tolak Desain PUPR Malut, Proyek Payahe–Dehepodo Tersandung Perencanaan
11 Pejabat Dilantik, Wali Kota Ternate Sebut Bukan Hadiah

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:03 WIT

Tonny S Pontoh, Dari Ajudan Gubernur ke Medan Bencana Ternate

Jumat, 2 Oktober 2026 - 12:54 WIT

Rampung 100 Persen, Akses Saketa-Dehepodo Kembali Lancar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 09:57 WIT

Ruang Fiskal Ternate 2027 Diproyeksi Lebih Longgar, Utang Jadi Perhatian

Jumat, 2 Oktober 2026 - 09:22 WIT

Tonny Dapat Tugas Baru, Ferry Ditunjuk Plt Kadis Perkimtan Ternate

Kamis, 1 Oktober 2026 - 22:49 WIT

Usai Dilantik, Pejabat Baru Ternate Bakal Hadapi Tiga Tantangan

Berita Terbaru

Jembatan Ake Busale di ruas Saketa-Dehepodo, Kabupaten Halmahera Selatan [dok : kasedata]

Daerah

Rampung 100 Persen, Akses Saketa-Dehepodo Kembali Lancar

Jumat, 2 Okt 2026 - 12:54 WIT