Pemkot Ternate Jawab Pandangan Fraksi DPRD Soal RAPBD 2026

Kasedata.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Wakil Wali Kota Nasri Abubakar menyampaikan Jawaban Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman, atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Ternate terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Ternate, Rabu (5/11/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Amin Subuh. Turut hadir Sekretaris Daerah Dr. H. Rizal Marsaoly unsur Forkopimda, para anggota DPRD, serta jajaran kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkot Ternate.

Nasri Abubakar menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat tersebut. Ia menyebut, pandangan dan koreksi fraksi-fraksi DPRD merupakan wujud komitmen politik yang konstruktif dalam mengawal kepentingan masyarakat melalui instrumen APBD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Apa yang dilakukan para wakil rakyat tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menunjukkan komitmen DPRD untuk terus mengawal kepentingan masyarakat,” ujar Nasri.

Dalam kesempatan itu mewakili Pemkot Ternate, Nasri menanggapi sejumlah masukan dan pertanyaan fraksi diantaranya :

1. Kedisiplinan Waktu Penyusunan RAPBD(Fraksi Persatuan Bintang Amanat dan Fraksi Golkar).

Pemkot menegaskan komitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap siklus penyusunan RAPBD sesuai regulasi, serta mengapresiasi perhatian DPRD terhadap pentingnya disiplin waktu dalam penyusunan anggaran.

2. Keberpihakan Anggaran untuk Infrastruktur Dasar di BAHIM (Fraksi PKB).

Keterbatasan fiskal akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) diantisipasi dengan mengajukan Daftar Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026 ke 21 kementerian/lembaga, mencakup program prioritas yang tak bisa dibiayai lewat APBD.

3. Penyesuaian Program dalam RAPBD 2026(Fraksi PDI Perjuangan–Perindo).

Seluruh program yang mengalami perubahan telah disertakan dalam RAPBD 2026 dan disampaikan ke DPRD pada 3 November 2025 untuk dibahas bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD.

4. Optimalisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah. (Fraksi PKB, Gerindra, dan Gabungan PBA).

Target PAD 2026 disusun realistis berdasarkan capaian tahun berjalan dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025. Pemkot memperkuat digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi BUMD dan aset daerah, serta menjajaki kerja sama pengelolaan Gamalama Plaza dengan pihak ketiga.

Pemerintah optimistis target PAD tercapai dengan dukungan pengawasan DPRD untuk memperkuat kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

5. Asumsi Dasar PerhitunganPAD (Fraksi NasDem).

Target pajak dan retribusi ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi daerah sesuai objek yang diatur dalam Permendagri 14/2025.

6. Kenaikan Belanja Pegawai (Fraksi PKB dan PDI Perjuangan–Perindo).

Kenaikan disebabkan penganggaran gaji dan TPP P3K selama 14 bulan, serta pembayaran Tunjangan Fungsional Penyetaraan dan Tunjangan Profesi Guru.

7. Belanja Bantuan Sosial (Fraksi PKB dan NasDem).

Pemkot menegaskan, seluruh belanja bansos mengikuti pedoman Permendagri 14/2025, dengan pengalokasian melalui RKA OPD. Sedangkan kebutuhan sosial mendesak dapat ditangani melalui Belanja Tak Terduga (BTT).

8. Belanja Hibah (Fraksi Demokrat).

Dialokasikan untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan olahraga sesuai regulasi.

9. Alokasi Infrastruktur di Tengah Pemangkasan TKD (Fraksi PKB, Gerindra, dan Gabungan PBA).

Meskipun terjadi pemangkasan TKD, pemerintah pusat berencana meningkatkan belanja langsung ke daerah untuk program prioritas, termasuk infrastruktur. Pemkot Ternate juga telah mengajukan program infrastruktur strategis ke 21 kementerian, untuk memastikan pemenuhan mandatory spending bidang infrastruktur.

10. Proyeksi Utang kepada Pihak Ketiga(Fraksi Gerindra).

Dalam RAPBD 2026 belum terdapat penganggaran utang kepada pihak ketiga. Pemkot menegaskan, setiap usulan pinjaman harus melalui reviu APIP dan audit BPK demi menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah.

Menutup penyampaian, Wakil Wali Kota Ternate menegaskan bahwa seluruh saran, kritik, dan dukungan fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi Pemkot dalam melaksanakan program pembangunan, sektor pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan di tiga wilayah terluar yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM).

“Perhatian DPRD terhadap peningkatan PAD, realisasi transfer antar daerah, dan koordinasi antar perangkat daerah akan menjadi bahan evaluasi bersama agar program yang telah ditetapkan dapat berjalan optimal,” ujar Nasri.

Ia juga berharap sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRD terus terjaga demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar