Kasedata.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) menemukan ketidaktepatan klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Malut Tahun Anggaran 2025. Nilai anggaran tidak sesuai klasifikasi itu totalnya mencapai Rp39,85 miliar. Temuan BPK ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 12.B/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026.
Dalam laporan itu, BPK mengungkap terdapat sejumlah belanja yang seharusnya diklasifikasikan sebagai Belanja Modal, justru dianggarkan dalam kelompok Belanja Barang dan Jasa.
Berdasarkan pemeriksaan dokumen APBD dan perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dokumen pertanggungjawaban, belanja itu diketahui menghasilkan atau menambah nilai perolehan aset tetap.
Anggaran itu antara lain untuk rehabilitasi ruang kelas SMA Negeri, pembangunan jembatan, rehabilitasi gedung kantor, rehabilitasi cold storage hingga rehabilitasi ruang rawat inap.
BPK mencatat seperti di Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengalami ketidaktepatan klasifikasi sebesar Rp1,17 miliar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp2,56 miliar, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp1,53 miliar.
Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6,06 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp7,23 miliar, Dinas Pangan Rp2,34 miliar, serta RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie sebesar Rp4,43 miliar.
Sementara itu di Sekretariat DPRD tercatat Rp4,24 miliar, Dinas Kesehatan melalui UPTD RSJ Sofifi sebesar Rp8,97 miliar, serta Dinas Sosial melalui UPTD PSAA Budi Sentosa dan Rumah Sejahtera Ternate sebesar Rp1,27 miliar.
BPK menyebut ketidaktepatan klasifikasi anggaran pada sejumlah SKPD itu telah dikoreksi dan disesuaikan menjadi penambah nilai perolehan aset tetap dalam laporan keuangan.
Temuan Bantuan Sosial dan Belanja Modal
Selain itu, BPK menemukan ketidaktepatan penganggaran Belanja Bantuan Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial.
Pada Biro Kesra, terdapat anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,9 miliar yang seharusnya diklasifikasikan sebagai Belanja Hibah.
Anggaran itu direalisasikan dalam bentuk hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan di Maluku Utara.
Menurut BPK, pemberian uang kepada organisasi kemasyarakatan yang telah ditetapkan peruntukannya dan memenuhi persyaratan merupakan Belanja Hibah, bukan Belanja Bantuan Sosial.
Sebab, bantuan sosial diperuntukkan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara selektif untuk melindungi mereka dari kemungkinan risiko sosial.
Dalam LHP BPK, Kepala Subbagian Perencanaan Biro Kesra menyebut ketidaksesuaian itu terjadi karena pemahaman unit kerja terhadap regulasi dan kriteria pengklasifikasian jenis belanja, khususnya bantuan sosial, belum optimal.
Temuan serupa juga terdapat pada Dinas Sosial sebesar Rp65 juta. Anggaran ini seharusnya masuk dalam Belanja Barang dan Jasa karena digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan biaya kegiatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial.
Sementara pada Dinas Pertanian, BPK menemukan ketidaktepatan klasifikasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3,82 miliar.
Anggaran itu digunakan untuk pengadaan material pembangunan Jalan Usaha Tani di Kabupaten Halmahera Utara yang ditujukan untuk diserahkan kepada pemerintah desa.
Hasil pemeriksaan mutasi aset tetap per 31 Desember 2025 menunjukkan belanja itu tidak menambah nilai perolehan aset tetap dan telah direklasifikasi menjadi Persediaan Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat.
BPK juga menemukan ketidaktepatan klasifikasi anggaran sebesar Rp1,29 miliar pada BPBD. Anggaran itu digunakan untuk bantuan penanganan pascabencana kepada masyarakat yang seharusnya masuk dalam Belanja Barang dan Jasa.
Tiga paket pekerjaan yang menjadi temuan yakni bantuan pembangunan talud untuk pencegahan dampak banjir dan longsor di Kelurahan Jambula, Pulau Ternate, sebesar Rp944,03 juta.
Kemudian, bantuan pembersihan jalan akibat longsor pada ruas Jalan Malbufa-Wai Ina sebesar Rp256,58 juta, serta penanganan akses jalan darurat Jembatan Yef pada ruas Jalan Payahe-Dehepodo sebesar Rp93,79 juta.
Kepala Subbagian Perencanaan BPBD dalam LHP BPK menyebut ketiga paket itu dianggarkan pada Belanja Modal karena dipertimbangkan sebagai bantuan pascabencana. Namun, terjadi kesalahan pemilihan kode rekening saat penginputan anggaran.
Verifikasi TAPD Hanya Periksa Kelengkapan Dokumen
Persoalan lain yang menjadi perhatian BPK adalah proses verifikasi dan evaluasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Maluku Utara yang dinilai belum optimal.
Berdasarkan permintaan keterangan dari BPK Malut kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD selaku Ketua Tim Sekretariat TAPD Tahun Anggaran 2025, diketahui bahwa proses verifikasi dan reviu masih terbatas pada pemeriksaan kelengkapan dokumen.
Pemeriksaan itu belum sepenuhnya menguji substansi penganggaran yang diajukan masing-masing SKPD.
Kondisi ini turut menjadi faktor yang perlu dibenahi agar kesalahan klasifikasi rekening belanja tidak kembali terjadi dalam penyusunan anggaran daerah.
Dalam laporan pemeriksaan tersebut, Pemerintah Provinsi Malut melalui sejumlah kepala SKPD terkait dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK serta bersedia menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.
BPK kemudian merekomendasikan kepada Gubernur Maluku Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk memerintahkan Kepala Bidang Anggaran BPKAD meningkatkan verifikasi kesesuaian klasifikasi anggaran terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Selain itu, kepala SKPD terkait diminta meningkatkan pengawasan dalam penyusunan RKA dan DPA, serta memerintahkan pejabat perencanaan agar mengklasifikasikan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Belanja Subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Rekomendasi BPK itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut agar penggunaan anggaran daerah lebih tertib dan sesuai peruntukannya.(*)
Penulis : Iin Afriyanti
Editor : Sandin Ar


![Ahmad Nurrahman Nassim, S.H. [dok : kasedata.id]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260920_003536-225x129.jpg)


![Sekretaris PGRI Kota Ternate, Ikbal Ahmad, saat menghadiri technical meeting Liga Pelajar II tingkat SD se-Kota Ternate [dok : kasedata.id]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261121_140157-225x129.jpg)
![Technical meeting Liga pelajar II tingkat SD se-Kota Ternate [dok : kasedata.id]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261121_131428-225x129.jpg)
