Soroti Penanggulangan dan Mitigasi Bencana di Ternate

Jumat, 9 Januari 2026 - 06:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful [Foto : sukarsi/kasedata]

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful [Foto : sukarsi/kasedata]

Kasedata.id – Komisi III DPRD Kota Ternate menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Ternate, Kamis (8/1/2026).

RDP tersebut membahas potensi bencana serta upaya penanggulangan menyusul peristiwa banjir dan genangan yang terjadi di sejumlah kelurahan dalam beberapa hari kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful, mengatakan RDP ini sebagai tindak lanjut dari hasil tinjauan langsung DPRD ke beberapa titik terdampak banjir.

“Kemarin kami turun langsung mengecek sejumlah lokasi. Dari hasil itu, kami memanggil dinas terkait untuk membahas langkah penanggulangan bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir,” ujar Syaiful.

Ia mengungkapkan, dari hasil RDP bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terungkap Pemerintah Kota Ternate masih menghadapi kendala dalam penerapan aturan di lapangan.

“Peraturan daerah yang mengatur batas antara sungai dan permukiman sebenarnya sudah ada dan lengkap. Namun pelaksanaannya di lapangan yang belum tertib,” jelasnya.

Menurut Syaiful, lemahnya implementasi aturan itu disebabkan oleh kurangnya kolaborasi dan koordinasi antarperangkat pemerintahan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi lintas OPD hingga ke tingkat paling bawah.

Baca Juga :  DPRD Ternate Soroti Ancaman Wabah Difteri, Desak Dinkes Bertindak

“Kami sudah menegaskan kepada dinas terkait, dan kami juga akan meminta Wali Kota untuk memperkuat koordinasi sampai ke tingkat lurah, RT, dan RW. Informasi ini harus tersampaikan secara utuh kepada masyarakat, bahwa kita memiliki aturan dan perda yang mengatur tata kelola pembangunan dan tata ruang,” tegasnya.

Syaiful menambahkan bahwa kelemahan itu terlihat jelas saat DPRD melakukan tinjauan lapangan. DPRD menemukan sejumlah permukiman yang berada sangat dekat dengan kali mati. Hal ini berpotensi memicu bencana jika tidak segera ditangani secara serius. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project
Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata
DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak
Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi
Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate
Komitmen Sherly-Sarbin Nyata, Satu Lagi Sekolah Kedinasan Dibuka bagi Putra-Putri Malut
Pimpin IKTK, Rizqi Yusuf Ajak Warga Tidore Perkuat Solidaritas
Pemprov Malut Percepat Hunian Suku Togutil, Anggaran Rp 2 Miliar Disiapkan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:25 WIT

Sampah di Ternate Tembus 120 Ton per Hari, Lima Kelurahan Jadi Pilot Project

Selasa, 17 November 2026 - 21:41 WIT

Menteri PPPA Saksikan Potensi Ekonomi Petani Perempuan, Pemprov Malut Siapkan Langkah Nyata

Selasa, 17 November 2026 - 21:29 WIT

DAK PPPA Dipangkas Rp 14 Miliar, Malut Diuji Jaga Perlindungan Perempuan dan Anak

Selasa, 17 November 2026 - 18:11 WIT

Dari Mimika, Kesbangpol Ternate Bawa Komitmen KKT Perkuat Toleransi

Senin, 16 November 2026 - 23:56 WIT

Dari Forum Akademik hingga Batu Angus, TPT PERHAPI Angkat Potensi Ternate

Berita Terbaru