Soroti Penanggulangan dan Mitigasi Bencana di Ternate

Jumat, 9 Januari 2026 - 06:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful [Foto : sukarsi/kasedata]

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful [Foto : sukarsi/kasedata]

Kasedata.id – Komisi III DPRD Kota Ternate menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Ternate, Kamis (8/1/2026).

RDP tersebut membahas potensi bencana serta upaya penanggulangan menyusul peristiwa banjir dan genangan yang terjadi di sejumlah kelurahan dalam beberapa hari kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful, mengatakan RDP ini sebagai tindak lanjut dari hasil tinjauan langsung DPRD ke beberapa titik terdampak banjir.

“Kemarin kami turun langsung mengecek sejumlah lokasi. Dari hasil itu, kami memanggil dinas terkait untuk membahas langkah penanggulangan bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir,” ujar Syaiful.

Ia mengungkapkan, dari hasil RDP bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terungkap Pemerintah Kota Ternate masih menghadapi kendala dalam penerapan aturan di lapangan.

“Peraturan daerah yang mengatur batas antara sungai dan permukiman sebenarnya sudah ada dan lengkap. Namun pelaksanaannya di lapangan yang belum tertib,” jelasnya.

Menurut Syaiful, lemahnya implementasi aturan itu disebabkan oleh kurangnya kolaborasi dan koordinasi antarperangkat pemerintahan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi lintas OPD hingga ke tingkat paling bawah.

Baca Juga :  KSOP Ternate Sebut Aktivitas Pelabuhan Gamalama Ilegal

“Kami sudah menegaskan kepada dinas terkait, dan kami juga akan meminta Wali Kota untuk memperkuat koordinasi sampai ke tingkat lurah, RT, dan RW. Informasi ini harus tersampaikan secara utuh kepada masyarakat, bahwa kita memiliki aturan dan perda yang mengatur tata kelola pembangunan dan tata ruang,” tegasnya.

Syaiful menambahkan bahwa kelemahan itu terlihat jelas saat DPRD melakukan tinjauan lapangan. DPRD menemukan sejumlah permukiman yang berada sangat dekat dengan kali mati. Hal ini berpotensi memicu bencana jika tidak segera ditangani secara serius. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Pemprov Malut Buka Jalan Kerja, 3.000 Lowongan Tersedia untuk Talenta Lokal
Bupati Lepas Kontingen Kepulauan Sula ke PORPROV Malut
Alumni Ilmu Politik UMMU Siap Gelar Mubes, Pilih Pengurus Baru
DPRD Maluku Utara Dorong Percepatan Pembangunan Mako Brimob, Progres Capai 34,8 Persen
Pemkab Kepulauan Sula Kembali Raih Opini WTP 2025
12 Tahun Beruntun, Kota Ternate Pertahankan Predikat WTP
Kabar Duka dari Tanah Suci, Jemaah Haji Asal Sula Wafat
Dikbud Malut Buka Rekrutmen Kepala Sekolah Lewat Dashboard Kemendikdasmen

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 18:59 WIT

Pemprov Malut Buka Jalan Kerja, 3.000 Lowongan Tersedia untuk Talenta Lokal

Sabtu, 6 Juni 2026 - 20:25 WIT

Bupati Lepas Kontingen Kepulauan Sula ke PORPROV Malut

Kamis, 4 Juni 2026 - 19:58 WIT

Alumni Ilmu Politik UMMU Siap Gelar Mubes, Pilih Pengurus Baru

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:04 WIT

DPRD Maluku Utara Dorong Percepatan Pembangunan Mako Brimob, Progres Capai 34,8 Persen

Kamis, 4 Juni 2026 - 17:14 WIT

Pemkab Kepulauan Sula Kembali Raih Opini WTP 2025

Berita Terbaru

Tim Sepak Bola Kota Ternate [dok : kasedata]

Olahraga

Tahan Halsel 1-1, Ternate Melaju ke Semifinal PORPROV Malut

Selasa, 9 Jun 2026 - 17:11 WIT

Foto bersama tim bola basket putra bersama Perbasi Kota Ternate usai mengalahkan Halmahera Tengah di laga perdana PORPROV Malut

Olahraga

Basket Putra Ternate Hancurkan Halteng di PORPROV Malut

Selasa, 9 Jun 2026 - 14:38 WIT