Soroti Penanggulangan dan Mitigasi Bencana di Ternate

Jumat, 9 Januari 2026 - 06:35 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful [Foto : sukarsi/kasedata]

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful [Foto : sukarsi/kasedata]

Kasedata.id – Komisi III DPRD Kota Ternate menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Ternate, Kamis (8/1/2026).

RDP tersebut membahas potensi bencana serta upaya penanggulangan menyusul peristiwa banjir dan genangan yang terjadi di sejumlah kelurahan dalam beberapa hari kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful, mengatakan RDP ini sebagai tindak lanjut dari hasil tinjauan langsung DPRD ke beberapa titik terdampak banjir.

“Kemarin kami turun langsung mengecek sejumlah lokasi. Dari hasil itu, kami memanggil dinas terkait untuk membahas langkah penanggulangan bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir,” ujar Syaiful.

Ia mengungkapkan, dari hasil RDP bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terungkap Pemerintah Kota Ternate masih menghadapi kendala dalam penerapan aturan di lapangan.

“Peraturan daerah yang mengatur batas antara sungai dan permukiman sebenarnya sudah ada dan lengkap. Namun pelaksanaannya di lapangan yang belum tertib,” jelasnya.

Menurut Syaiful, lemahnya implementasi aturan itu disebabkan oleh kurangnya kolaborasi dan koordinasi antarperangkat pemerintahan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi lintas OPD hingga ke tingkat paling bawah.

Baca Juga :  DPRD Ternate Maraton Bahas Ranwal RPJMD, Sasar Bappelitbangda

“Kami sudah menegaskan kepada dinas terkait, dan kami juga akan meminta Wali Kota untuk memperkuat koordinasi sampai ke tingkat lurah, RT, dan RW. Informasi ini harus tersampaikan secara utuh kepada masyarakat, bahwa kita memiliki aturan dan perda yang mengatur tata kelola pembangunan dan tata ruang,” tegasnya.

Syaiful menambahkan bahwa kelemahan itu terlihat jelas saat DPRD melakukan tinjauan lapangan. DPRD menemukan sejumlah permukiman yang berada sangat dekat dengan kali mati. Hal ini berpotensi memicu bencana jika tidak segera ditangani secara serius. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

Wakil Gubernur Maluku Utara Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81
DPRD Malut Ingatkan Pinjaman Pemprov Jangan Keluar dari Aturan
Wagub Malut Kenang Jasa Al Yasin Ali, Ajak Masyarakat dan ASN Panjatkan Doa
Gubernur Maluku Utara Salurkan Rp 1 Miliar untuk Korban Bencana NTT
HUT RI ke-81 Merah Putih 45 Meter Berkibar di Perbatasan Pasifik Halmahera Tengah
Gubernur Apresiasi Warga Serahkan 16 Senpi ke Polda Maluku Utara
Gubernur Maluku Utara Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di Sofifi
81 Tahun Merdeka, Gubernur Sherly Tegaskan Maluku Utara Harus Tetap Kokoh Dalam Bingkai NKRI

Berita Terkait

Senin, 17 Agustus 2026 - 22:37 WIT

Wakil Gubernur Maluku Utara Pimpin Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-81

Senin, 17 Agustus 2026 - 21:19 WIT

DPRD Malut Ingatkan Pinjaman Pemprov Jangan Keluar dari Aturan

Senin, 17 Agustus 2026 - 20:22 WIT

Wagub Malut Kenang Jasa Al Yasin Ali, Ajak Masyarakat dan ASN Panjatkan Doa

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:16 WIT

Gubernur Maluku Utara Salurkan Rp 1 Miliar untuk Korban Bencana NTT

Senin, 17 Agustus 2026 - 14:39 WIT

Gubernur Apresiasi Warga Serahkan 16 Senpi ke Polda Maluku Utara

Berita Terbaru

GABDIKA Malut saat menggelar Gashuku dan Ujian Kenaikan Sabuk Perdana yang berlangsung di Pantai Tobololo Kota Ternate

Olahraga

Ujian Perdana, GABDIKA Malut Perkuat Pembinaan Karateka Muda

Senin, 17 Agu 2026 - 19:17 WIT