Anggaran Makan Minum Disdik Ternate Dinilai Boros

Kasedata.id – Alokasi anggaran konsumsi rapat dan jamuan makan minum pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate sepanjang tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 3,03 miliar dinilai boros. Anggaran tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2025 yang bersumber dari APBD. Hal ini menjadi sorotan dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy.

Ia menilai belanja makanan dan minuman dalam jumlah miliaran rupiah merupakan bentuk pemborosan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan pendidikan jauh lebih mendesak.

” Saat ini presiden prabowo sedang melakukan efisiensi anggaran di semua sektor. Tapi Dinas Pendidikan justru menghabiskan lebih dari Rp 3 miliar hanya untuk konsumsi rapat dan jamuan tamu. Ini jelas pemborosan,” kata dia, Selasa (17/11/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Zulfikran menyebut, anggaran sebesar itu menunjukkan lemahnya penentuan prioritas kebijakan karena masih banyak fasilitas pendidikan di wilayah Ternate yang membutuhkan perbaikan. Ia menegaskan belanja dinas seharusnya berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan bukan pada kebutuhan administratif yang tidak mendesak.

“Anggaran sebesar itu mestinya bisa dialihkan untuk fasilitas belajar, alat peraga, atau perbaikan ruang kelas,” ujarnya.

Dalam dokumen RUP, komponen anggaran terbesar yakni paket “Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu” dengan nilai Rp 2,15 miliar. Paket ini mencakup seluruh kegiatan penerimaan tamu sepanjang Januari–Desember 2025 dan menyerap sekitar 71 persen dari total anggaran konsumsi Disdik.

Selain paket utama tersebut, terdapat pula belanja konsumsi rapat lain dengan nilai variatif, diantaranya:

• RUP 56522045 : Rp 264 juta untuk rapat koordinasi pejabat tinggi, termasuk kepala daerah dan pejabat eselon I. Nilai ini dinilai terlalu besar untuk kegiatan koordinasi rutin.
• RUP 56520352 : Rp 63,5 juta untuk rapat rutin terbagi dalam tiga sub-pagu masing-masing Rp 26,81 juta, Rp 19,04 juta, dan Rp 18,4 juta.
• Paket kecil lainnya seperti Rp 7,68 juta (RUP 56523336) dan Rp 2,18 juta (RUP 56523881).

Mayoritas paket pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, yang umum digunakan untuk belanja bernilai kecil hingga menengah. Jadwal pengadaan juga telah ditata sejak awal tahun dengan pemilihan penyedia hingga kontrak yang ditargetkan rampung pada Februari–Maret 2025.

Menurut Zulfikran, ketidaksinkronan antara kebijakan efisiensi pemerintah pusat dan realitas belanja di daerah harus menjadi perhatian serius. Ia meminta Dinas Pendidikan Ternate untuk meninjau kembali struktur anggaran konsumsi agar tidak melenceng dari prioritas nasional.

Zulfikran menekankan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama, terutama terkait penyediaan fasilitas belajar, alat peraga, hingga perbaikan ruang kelas yang rusak.

“ Di tengah kebutuhan itu, belanja konsumsi tidak boleh menempati porsi besar dalam APBD” pungkasnya. (*)

Penulis : Sukarsi Muhdar

Editor : Sandin Ar