Home / Daerah

BPC HIPMI Desak BPP Tak Libatkan Mantan Pengurus di Musdalub

Redaksi Kasedata

Jumat, 22 Mei 2026 - 17:37 WIT

URL berhasil dicopy

Logo Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

Kasedata.id – Sejumlah Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI tingkat Kabupaten/Kota mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI agar tidak melibatkan sejumlah mantan pengurus dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) HIPMI Maluku Utara.

Desakan itu muncul menyusul polemik Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI Malut sebelumnya berakhir deadlock dan memunculkan dualisme kepemimpinan setelah dua kandidat, Rio C. Pawane dan Firdaus Amir, sama-sama mengklaim kemenangan.

Sejumlah pengurus BPC menyoroti keterlibatan mantan Ketua Umum BPD HIPMI Malut periode 2019–2022 Bahtiar Kadir, mantan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) HIPMI Malut 2022–2025 Mohdar Bailusy, serta mantan Ketua OKK BPP HIPMI Boy Sangaji.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketiganya dinilai memiliki peran dalam dinamika Musda sebelumnya berujung konflik internal organisasi yang tidak bisa diselesaikan.

“Kami meminta BPP tidak lagi melibatkan mereka dalam proses Musdalub karena dianggap menjadi bagian dari persoalan pada Musda sebelumnya,” ujar sejumlah pengurus BPC HIPMI Kabupaten/kota kepada media.

Menurut mereka, dinamika organisasi pada Musda lalu tidak dikelola secara baik sehingga memicu munculnya dua klaim kepemimpinan di tubuh HIPMI Maluku Utara.

BPC juga mengingatkan agar pelaksanaan Musdalub kali ini tidak kembali memunculkan konflik berkepanjangan yang dapat berdampak pada stabilitas organisasi.

Selain itu, sejumlah pengurus BPC turut mempertanyakan keputusan BPP HIPMI yang masih memberi ruang kepada figur-figur itu dalam proses penyelesaian konflik internal HIPMI Maluku Utara.

Mereka berharap BPP HIPMI dapat mengambil langkah tegas dan objektif demi menjaga marwah organisasi serta memastikan pelaksanaan Musdalub berjalan sesuai mekanisme organisasi.

“Musdalub harus menjadi momentum penyelesaian konflik, bukan justru memperpanjang persoalan di internal HIPMI Maluku Utara,” ujar perwakilan pengurus BPC. (*)