Kasedata.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali mendorong percepatan perbaikan sarana pendidikan. Tahun ini, dua sekolah kejuruan di Kota Ternate, yakni SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Kota Ternate mendapat alokasi program revitalisasi yang bersumber dari pemerintah pusat dengan total sekitar Rp 3,2 miliar.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos meninjau langsung progres pembangunan di kedua sekolah tersebut, Rabu (7/10/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari pemantauan terhadap pelaksanaan program revitalisasi yang tengah berjalan.
Sherly didampingi Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, Kepala Inspektorat Maluku Utara, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abubakar Abdullah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari hasil peninjauan, Sherly menyebut pekerjaan secara umum berjalan baik. Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah bagian yang perlu diselesaikan.
“Saya pantau tadi sudah oke semua proses pekerjaannya, tetapi masih terdapat kekurangan,” ujarnya kepada awak media.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abubakar Abdullah mengatakan revitalisasi sekolah merupakan program pemerintah pusat untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang kini memasuki tahun kedua pelaksanaan.
Pada program 2025, Maluku Utara mendapatkan intervensi revitalisasi untuk sekitar 40 SMK, 16 SMA, dan 14 SLB.
Untuk 2026, SMKN 3 Ternate memperoleh alokasi sekitar Rp 1,2 miliar, sementara SMKN 2 Ternate mendapatkan sekitar Rp 2 miliar.
Abubakar mengatakan Pemprov Maluku Utara telah menyampaikan usulan tambahan program kepada pemerintah pusat.
“Usulannya sudah ada di Kementerian. Sambil kita berharap mungkin ada penambahan sebelum akhir tahun. Ini fokusnya untuk perbaikan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah,” sebutnya.
Menurut dia, sejumlah sekolah lain juga masih dalam proses seleksi dan penetapan sebagai penerima program. Sekolah yang diusulkan harus memenuhi sejumlah persyaratan, terutama berdasarkan tingkat kerusakan bangunan. Kondisi tersebut harus didukung dokumentasi serta analisis teknis dari Kementerian PUPR.
“Kalau ini kerusakan berat, ringan, dibuktikan dengan foto dan analisis dari PUPR agar bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk diintervensi,” ujarnya.
Abubakar menjelaskan pemerintah daerah berperan mengusulkan sekolah berdasarkan data dan tingkat kebutuhan. Sementara keputusan akhir mengenai sekolah penerima program berada di tangan pemerintah pusat.
Pelaksanaan revitalisasi dilakukan dengan mekanisme pengelolaan langsung oleh sekolah. Dana pemerintah pusat disalurkan langsung kepada sekolah dan tidak melalui Dinas Pendidikan.
Pihak sekolah menjadi penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan, sedangkan Dinas Pendidikan melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Untuk pekerjaan revitalisasi tahun 2026, penyelesaian ditargetkan pada 9 Desember 2026.
Abubakar menyebut pelaksanaan program revitalisasi pada 2025 berjalan baik dan tidak menemui persoalan berarti.
Pemprov Maluku Utara juga terus mendorong pemerintah pusat agar memperbesar alokasi revitalisasi untuk daerah tersebut.
Menurutnya, kondisi Maluku Utara tidak bisa hanya dilihat dari jumlah sekolah dan tingkat kerusakan. Karakter geografis sebagai provinsi kepulauan juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan afirmasi.
Selain status daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta sekolah yang terdampak bencana, pemerintah pusat dinilai perlu melihat tantangan pemerataan pendidikan akibat sebaran wilayah Maluku Utara yang terpencar di banyak pulau.
“Kita juga sudah menyampaikan ada pertimbangan afirmasi berupa provinsi kepulauan. Karena sebaran sekolah kita cukup jauh dan kondisi sekolah kita juga masih ada sebagian besar yang harus diperhatikan. Semua data usulan telah disampaikan kepada pemerintah pusat,” ucapnya.
Ia berharap alokasi revitalisasi sekolah terus bertambah pada tahun-tahun mendatang sehingga lebih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat memperoleh intervensi.
“Ibu Gubernur sejak awal memberikan perhatian terhadap program tersebut, termasuk mendorong pemutakhiran data sekolah dan komunikasi dengan pemerintah pusat agar alokasi program untuk Maluku Utara dapat ditingkatkan. Semua ikhtiar sudah kita lakukan,” tandasnya. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
![Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly, saat memimpin rapat tim penanganan Karhutla TPA Takome dan Sulamadaha [dok : kasedata]](https://kasedata.id/wp-content/uploads/2026/10/IMG_20261007_020851-225x129.jpg)
