Kasedata.id – Realisasi program pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadi sorotan. Hingga 21 Oktober 2026, sebanyak 416 dari total 1.006 subkegiatan pada 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum terinput dalam sistem pemantauan kinerja. Kondisi ini mendorong Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintahan Sherly–Sarbin.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Pra-Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 yang dibuka Wakil Gubernur di Ruang Rapat VIP Pemda Malut, Bandara Sultan Baabullah, Jumat (23/10/2026).
Berdasarkan data pemantauan Bappeda Malut per 21 Oktober 2026 pukul 11.21 WIT, baru 590 sub kegiatan atau 58,65 persen yang telah terinput. Sementara itu, 416 sub kegiatan lainnya atau sekitar 41,35 persen belum tercatat dalam sistem. Bahkan, terdapat 121 sub kegiatan atau 12,03 persen yang sama sekali belum diinput.
Data tersebut menjadi perhatian serius menjelang akhir tahun anggaran, terlebih waktu efektif pelaksanaan program pada Triwulan IV semakin terbatas.
Dalam arahannya, Sarbin menegaskan bahwa seluruh pimpinan OPD harus mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi kegiatan yang terlambat, serta memastikan program yang mendukung visi dan misi pemerintahan Sherly-Sarbin berjalan sesuai target.
“Ini harus menjadi perhatian khusus bagi seluruh pimpinan OPD. Semua wajib mengidentifikasi program kegiatan yang mendukung langsung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Sherly-Sarbin,” tegasnya.
Menurutnya, program prioritas bukan sekadar agenda pemerintahan, melainkan bagian dari janji politik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, setiap OPD diminta menyampaikan capaian secara transparan, termasuk kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan.
Ia juga meminta agar evaluasi tidak berhenti pada laporan administratif. Setiap persoalan harus dipetakan sehingga langkah percepatan dapat dilakukan secara terukur dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Maluku Utara.
“Melalui forum ini, tolong identifikasikan program mana saja yang mengalami keterlambatan beserta kendala fungsinya seperti apa. Rapat seperti ini adalah rutinitas penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan baik, terukur, dan hasil akhirnya benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat Maluku Utara,” ujarnya.
sementara itu, Kepala Bappeda Maluku Utara, Sarmin Adam, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari tugas monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program serta subkegiatan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sebanyak 20 OPD diundang untuk memaparkan perkembangan pelaksanaan program hingga Triwulan III sekaligus merumuskan langkah taktis menghadapi Triwulan IV, yang waktu efektifnya tinggal sekitar dua bulan.
Sarmin menyebut, OPD yang dilibatkan memiliki keterkaitan langsung dengan tiga instrumen pembangunan daerah, yakni 18 program prioritas gubernur dan wakil gubernur, Proyek Strategis Daerah, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Ketiga instrumen tersebut menjadi fokus evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, dan mendorong pencapaian target hingga penutupan tahun anggaran.
Sejumlah OPD yang hadir di antaranya Inspektorat, Dinas Nakertrans, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas ESDM, BKD, Biro Kesra, Biro Adpim, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pariwisata.
Evaluasi ini menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk memastikan program yang telah direncanakan tidak hanya tercatat dalam dokumen anggaran, tetapi juga terlaksana sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan waktu menjelang akhir 2026, percepatan realisasi, ketepatan pelaporan, dan penyelesaian hambatan pelaksanaan menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan bersama oleh jajaran Pemprov Maluku Utara. (*)
Penulis : Ilham
Editor : Redaksi
