Fraksi DPRD Kota Ternate Soroti RAPBD 2026

Kasedata.id – Sejumlah fraksi DPRD Kota Ternate menyampaikan catatan kritis terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi.

Rapat paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 2025 ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Ternate, Rabu (5/11/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Amin Subuh. Turut hadir Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Dr. H. Rizal Marsaoly, unsur Forkopimda, para anggota DPRD, serta jajaran kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkot Ternate.

Rapat paripurna tersebut fraksi Partai Demokrat–Hanura melalui juru bicara Muslim Sahil menyoroti adanya belanja hibah sebesar 7 miliar lebih dan meminta penjelasan rinci terkait peruntukannya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  DPMD Halsel Terima Aduan BPD dan Warga Desa Nyonyifi 

“Pemerintah perlu menjelaskan terkait belanja hibah diperuntukkan bagi kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan olahraga sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Muslim.

Fraksi PDI Perjuangan–Perindo juga menyoroti kenaikan belanja pegawai dari Rp569 miliar pada APBD 2025 menjadi Rp608 miliar pada RAPBD 2026.

“Kami meminta penjelasan detail mengenai jumlah pegawai per golongan sebagaimana diatur dalam Permendagri 14 Tahun 2025,” ujar Sartini Hanafi saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah dan PBB-P2, untuk menutupi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang turun hingga 19,68 persen.

Ia menambahkan bahwa fraksinya juga meminta agar pemerataan pembangunan di tiga kecamatan terluar. Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua (BAHIM) tetap menjadi prioritas pada tahun 2026.

Sementara dari Fraksi Gerindra, Tasman Balak meminta penjelasan mengenai proyeksi utang pihak ketiga. Dalam dokumen RAPBD 2026 belum terdapat proyeksi utang tersebut karena masih menunggu review pengawas internal dan audit BPK guna memastikan akuntabilitas serta transparansi keuangan daerah.

Tasman juga mengingatkan agar pemerintah lebih selektif dalam penggunaan dana hibah, mengingat kondisi fiskal daerah yang terbatas akibat pemangkasan dana transfer dari pusat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Amin Subuh selaku pimpinan sidang, didampingi Wakil Ketua I Jamian Kolengsusu, sementara Ketua DPRD berhalangan hadir.

“Dari total 30 anggota DPRD, 24 anggota hadir dan 6 tidak hadir,” kata Amin saat menutup sidang. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar