Kasedata.id – Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muksin (Basam-Helmi), untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan partisipatif tampaknya belum sepenuhnya dipahami jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya adalah Plt Kepala Dinas Perikanan Halsel, Idris Ali, yang diduga mengabaikan arahan penting ini.
Itu terjadi beberapa jam setelah digelar rapat bersama sejumlah media, Rabu (14/5/2025), untuk menyinkronkan agenda penyerahan bantuan kepada masyarakat. Sebuah langkah dirancang demi memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi, Idris Ali justru menggelar acara penyerahan bantuan mesin kepada kelompok nelayan secara tertutup.
Tanpa pemberitahuan ke media, acara tersebut bahkan terkesan digelar terburu-buru dengan persiapan minim. Spanduk kegiatan pun hanya dipegang oleh staf internal tanpa ada upaya serius untuk diketahui publik. Langkah ini jelas bertentangan dengan semangat transparansi yang didorong pimpinan daerah Bassam-Helmi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, langkah pelibatan media bukan hanya soal dokumentasi, melainkan strategi kerja untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek informasi bukan sekadar penonton. Publik berhak tahu, berhak menilai, dan berhak mengawasi setiap kebijakan dan program yang menyentuh kepentingan hidup mereka, termasuk bantuan langsung yang bersumber dari anggaran daerah.
Tindakan Plt Kadis Perikanan ini menimbulkan pertanyaan. Apakah mencerminkan kelalaian atau justru sinyal penolakan terhadap semangat reformasi birokrasi yang dikampanyekan Bassam-Helmi? Ataukah ada agenda tertentu yang ingin disembunyikan sehingga transparansi terkesan hanya slogan kosong.
Jika pola seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik kepada Bupati dan Wakil Bupati, Bassam-Helmi, akan tergerus. (*)
Penulis : Ridal Lahani
Editor : Sandin Ar
