Penambangan Batuan Ilegal di Maluku Utara, Polisi Diminta Bertindak 

Senin, 20 Oktober 2025 - 13:05 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Khairun (Unkhair), Almun Madi [dok : kasedata]

Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Khairun (Unkhair), Almun Madi [dok : kasedata]

Kasedata.id — Aktivitas penambangan batuan tanpa izin (ilegal) di Maluku Utara kian marak. Ha ini menuai sorotan dari kalangan akademisi. Praktik ilegal tersebut dinilai merugikan daerah sekaligus merusak tata lingkungan.

Salah satu akademisi Teknik Pertambangan Universitas Khairun (Unkhair), Almun Madi, angkat bicara terkait persoalan ini.

“Di Maluku Utara hanya segelintir pengusaha yang benar-benar beritikad baik untuk mengurus izin penambangan batuan. Itupun sebagian baru pada tahap pengurusan. Sementara aktivitas penambangannya sudah berjalan. Lokasi-lokasi penambangan ilegal tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota,” ungkap Almun kepada kasedata, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, berdasarkan regulasi di sektor Minerba setiap aktivitas penambangan batuan yang dulunya dikenal sebagai galian C—wajib memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Jika area tambang cukup luas, maka pelaku usaha juga wajib mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan.

Baca Juga :  BPJN Maluku Utara Siapkan 10 Posko Jalur Lebaran Idul Fitri

“ Siapa pun yang menggali batuan, pasir, atau hasil galian lain untuk dikomersialisasi wajib mengantongi SIPB atau IUP Batuan. Jika tidak, aparat kepolisian berwenang menghentikan aktivitas tersebut bahkan memproses secara pidana,” tegasnya.

Karena itu, Almun mendesak Dinas ESDM bersama Polda Maluku Utara untuk bertindak tegas menghentikan seluruh aktivitas penggalian batuan tanpa izin yang tersebar di berbagai daerah.

Ia juga menyoroti praktik serupa di kalangan perusahaan besar pemegang IUP, khususnya di sektor nikel.

“Bukan hanya penambang kecil, tapi juga perusahaan besar yang memiliki IUP nikel. Kalau mereka mengambil batuan untuk kebutuhan konstruksi dalam wilayah konsesinya, mereka tetap wajib memiliki SIPB atau IUP Batuan tersendiri. Ini sering diabaikan dan harus ada tindakan tegas,” ujarnya.

Baca Juga :  Transformasi Birokrasi Era Sherly, Karier ASN Malut Ditata Berbasis Kompetensi

Almun menambahkan, aturan mengenai izin tersebut telah diatur jelas dalam Undang-Undang Minerba serta diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menghentikan setiap aktivitas penggalian dan komersialisasi batuan yang tidak memiliki izin resmi.

“Penegakan aturan ini penting bukan hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan tata ruang, tapi juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena jika ilegal, daerah yang rugi. Tapi kalau prosedural, dampaknya positif bagi daerah,” tandas Almun. (*)

Penulis : Pewarta

Editor : Sandin Ar

Berita Terkait

PUPR Malut Tegaskan Penyelesaian Jalan Keliling Pulau Makean Sesuai Kontrak
Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa
Konvoi Besar OMAS MA, Muksin Amrin Resmi Bertarung di Bursa Ketum PB Makayoa
Gubernur Malut Raih Penghargaan Nasional ICCI 100 Brands 2026
Sekda Lepas Jemaah Umrah, 2027 Pemkot Ternate Perluas Program
Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan
BPK Temukan Salah Klasifikasi Anggaran di Sejumlah SKPD Pemprov Malut
42 Tahun SMPN 4 Ternate, Perkuat Ekosistim Pendidikan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:30 WIT

PUPR Malut Tegaskan Penyelesaian Jalan Keliling Pulau Makean Sesuai Kontrak

Minggu, 22 November 2026 - 14:56 WIT

Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa

Minggu, 22 November 2026 - 13:26 WIT

Gubernur Malut Raih Penghargaan Nasional ICCI 100 Brands 2026

Minggu, 22 November 2026 - 11:56 WIT

Sekda Lepas Jemaah Umrah, 2027 Pemkot Ternate Perluas Program

Sabtu, 21 November 2026 - 21:03 WIT

Parkir Benteng Oranje Dipungut Dishub Ternate, Dasar Hukum Dipertanyakan

Berita Terbaru

Abdurahman Lahabato. || Foto : Kasedata.id

Daerah

Man Lahabato : Saatnya Figur Muda Pimpin PB Makayoa

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:56 WIT