Kasedata.id – Dr. Aziz Hasyim memaparkan delapan aspek penting dalam penyusunan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah pertambangan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Blue Print PPM Provinsi Maluku Utara 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Penginapan Samada, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kamis kemarin (18/12/2025).
FGD tersebut menghadirkan Dr. Aziz Hasyim bersama Dr. Nurdin I. Muhammad sebagai narasumber.Diikuti oleh perwakilan perusahaan pertambangan dan komunitas masyarakat di wilayah Halmahera Timur.
Dr. Aziz menjelaskan FGD ini bertujuan menyusun peta jalan atau cetak biru (blue print) PPM untuk sektor pertambangan di Provinsi Maluku Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“FGD ini dilakukan untuk menyempurnakan penyusunan Blue Print PPM Maluku Utara Tahun 2025 dengan menitikberatkan pada delapan aspek penting sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang,” ujar Aziz kepada wartawan.
Ia menguraikan, delapan aspek utama dalam Blue Print PPM meliputi pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, kelembagaan komunitas, serta infrastruktur penunjang.
“Delapan aspek ini menjadi fondasi utama dokumen Blue Print PPM. Misalnya pada aspek pendidikan, mencakup beasiswa, pelatihan keterampilan dasar, ketersediaan tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana pendidikan,” jelasnya.
Sementara pada aspek kesehatan, lanjut Aziz, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar wilayah tambang, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang kompeten dan profesional.
Menurutnya, keberadaan Blue Print PPM nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan pertambangan di Maluku Utara dalam menyusun rencana induk program PPM secara terarah dan berkelanjutan.
“Karena itu, delapan aspek ini menjadi krusial agar program PPM tidak bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak bagi masyarakat lingkar tambang,” ungkapnya.
Dr. Aziz berharap penyusunan Blue Print PPM dapat segera dirampungkan dan dijadikan rujukan bersama oleh seluruh perusahaan tambang di Maluku Utara, sehingga implementasi PPM dapat berjalan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Dalam diskusi tersebut, kata Aziz, berkembang berbagai gagasan strategis dari para pemangku kepentingan. Salah satunya adalah dorongan agar perusahaan tambang berkontribusi nyata di sektor kesehatan, seperti melahirkan tenaga dokter spesialis asal Halmahera Timur melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan.
Selain itu, perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga diharapkan mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat kelembagaan komunitas, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
“Yang tak kalah penting adalah komitmen perusahaan terhadap lingkungan hidup. Dalam FGD ini, muncul keluhan dari komunitas nelayan terkait semakin jauhnya wilayah tangkap ikan akibat aktivitas pertambangan, namun belum diimbangi dengan kepedulian yang signifikan,” tegasnya.
Karena itu, Aziz menilai perlu dibentuk forum komunitas lintas perusahaan khususnya di Halmahera Timur sebagai wadah integrasi program PPM berdasarkan delapan aspek tersebut, sekaligus untuk disinergikan dengan rencana pembangunan daerah yang disusun pemerintah daerah.
“Saya kira semua sepakat, ini adalah cita-cita yang baik dan harapan yang mulia, semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat Halmahera Timur serta mempercepat pembangunan yang lestari dan berkelanjutan, baik di Haltim maupun Maluku Utara pada umumnya,” pungkasnya. (*)
Penulis : Pewarta
Editor : Sandin Ar
