Satgas PKH Kunjungi Maluku Utara, Bahas Penertiban Kawasan Hutan dan Tambang Ilegal

Kasedata.id – Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk pada Februari 2025 di bawah koordinasi Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Letnan Jenderal Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas PKH, yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan saat ini ditunjuk sebagai Pelaksana Sementara (Pjs) Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Kedatangan tim Satgas PKH disambut langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama Pangdam XV/Pattimura, Kapolda Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara, Selasa (14/4/2026).

Baca Juga :  DPRD Malut Bakal Panggil Kadinsos dan Kepala UPTD PSAA Ternate

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setelah bertolak dari Provinsi Maluku, rombongan Satgas PKH langsung menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menggelar rapat koordinasi. Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban kawasan hutan.

Satgas PKH yang dibentuk oleh Presiden memiliki mandat untuk menertibkan aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ilegal, mengembalikan fungsi kawasan hutan, serta memulihkan aset negara.

Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kehutanan dan pertambangan, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas ilegal.

Selain itu, kegiatan tersebut mencerminkan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, membenarkan adanya pertemuan tersebut.

“Benar, hari ini ada rapat bersama tim Satgas PKH di Aula Kejaksaan Tinggi Maluku Utara,” ujarnya.

Ia menambahkan, rapat tersebut masih berlangsung dan dihadiri sejumlah pejabat penegak hukum di daerah.

“Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun rencana aksi Satgas PKH tahun 2026,” singkat Matheos. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi