Serapan 42 Persen, Komisi III Desak Gubernur Evaluasi Kinerja Kadis PUPR

Kasedata.id – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Iswanto, melontarkan kritik keras terkait buruknya kinerja dan tata kelola di tubuh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara. Ia mendesak Gubernur Malut untuk bergerak cepat melakukan evaluasi total hingga mencopot Kepala Dinas PUPR Risman Iriyanto Djafar.

Langkah tegas ini dinilai sangat mendesak menyusul rendahnya serapan anggaran, lambannya progres pengerjaan fisik, hingga bobroknya perencanaan dan kualitas sejumlah proyek infrastruktur di lapangan.

“Ini bentuk ketidakmampuan Dinas PUPR. Per 31 Agustus, serapan anggaran di PUPR itu kurang lebih hanya 42 persen. Sementara alokasi anggaran untuk konektivitas yang dicanangkan Gubernur sangat luar biasa besarnya. Kalau deviasi pekerjaannya besar, ini penting dievaluasi mulai dari Kadis sampai PPK-nya. Ibu Gubernur patut ganti Kadis PU, ini menandakan Kadisnya tidak mampu,” tegas Iswanto, saat diwawancarai Kasedata.id, Kamis (1/10/2026) usai menggelar reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 di Kelurahan Marikrubu, Kota Ternate.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, pada APBD Perubahan, belanja modal yang semula sekitar Rp 500 miliar naik menjadi Rp 800 miliar, di mana Dinas PUPR kembali mendapatkan tambahan alokasi kurang lebih Rp 106 miliar. Kondisi ini membuktikan ketidakmampuan Dinas PUPR dalam mengelola alokasi dana dan mengatur beban kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Awalnya saja serapannya sudah kecil, lalu ditambah lagi. Kalau ini masuk lagi ke PUPR dengan serapan yang sudah kecil, pasti di akhir tahun pekerjaan tidak akan terserap dan ini menjadi masalah besar. Dari awal saya sudah wanti-wanti, ketika PPK dengan SDM yang sedikit menangani pekerjaan yang kompleks dan luas, pasti problem-nya seperti ini,” lugas Iswanto.

Ketua Fraksi Partai Hanura, itu menyebut Ketidakbecusan pengelolaan anggaran tersebut berdampak langsung pada terlantarnya berbagai proyek vital di kawasan Maluku Utara. Berdasarkan temuan Komisi III saat turun ke lapangan, fakta menakutkan justru terlihat di sejumlah titik pembangunan. Salah satunya pada proyek pengerjaan jalan Marikrubu-Lapen yang perencanaannya dinilai sangat buruk.

“Berapa waktu lalu kami turun ke Marikrubu-Lapen, itu lucu sekali. Pekerjaannya buruk bukan cuma saat pelaksanaan, tapi dari perencanaannya. Masa pengerjaan Lapen di daerah tanjakan pegunungan tidak ada material pokok ?. Cuma ada batu 10/20 dan 2/3 dipadatkan lalu dicor aspal. Itu bukan struktur Lapen namanya, itu Telford yang diberi aspal. Ini masalah dari perencanaan sampai konstruksi,” bebernya.

Kondisi memprihatinkan serupa berulang pada proyek ruas jalan Sidangoli-Jailolo yang tak kunjung rampung diaspal meski masa kontraknya telah usai dan telah menguras tambahan waktu adendum hingga 50 hari.

“Ruas Sidangoli-Jailolo itu kontraknya sudah selesai, waktunya sudah habis dan ditambah 50 hari. Tapi kemarin saya lewat saat reses, belum ada pengaspalan, baru LPA saja. Ini lucu sekali. Kadis PU harus serius karena anggarannya bukan kecil,” cetusnya.

Tak berhenti di situ, sorotan juga mengarah pada proyek jalan Loto yang deviasi pekerjaannya terbilang sangat besar serta tidak menunjukkan progres berarti. Pembangunan infrastruktur di wilayah selatan seperti ruas jalan Payahe-Dehepodo beserta jembatannya juga turut bermasalah. Sementara proyek-proyek strategis di daerah sulit seperti ruas Ibu-Kedi, Saketa, hingga Payahe diproyeksikan terancam gagal tuntas sampai penghujung tahun.

Bung Koces sapaan akrab Iswanto juga menyoroti langkah Dinas PUPR Malut yang dinilainya terlampau nekat menerapkan sistem e-purchasing untuk pengerjaan proyek-proyek fisik.

“Hampir di semua provinsi, e-purchasing untuk pekerjaan fisik itu cuma dilaksanakan di Maluku Utara. PU ini hebat sekali, berani melakukan e-purchasing di fisik. Ini luar biasa,” sindirnya.

Menanggapi dalih kontraktor pelaksana termasuk pihak Intim Karya saat hearing yang menuding buruknya perencanaan sebagai biang kerok kelambatan, Iswanto menegaskan agar semua pihak tidak saling melempar bola.

“Kontraktor tidak bisa banyak berdalih. Saat ikut tender dan tanda tangan pakta integritas, mereka punya tanggung jawab. Ada tahapan teknis seperti PCM dan Mutual Check 0 (MC-0) sebelum kerja lapangan. Kalau ada masalah di lapangan, diselesaikan sejak awal bersama PU, bukan nanti waktu sudah seperti ini baru saling menyalahkan. PU bertanggung jawab, kontraktor bertanggung jawab, perencana juga bertanggung jawab, semuanya bertanggung jawab,” tegasnya.

Mengacu pada prinsip manajemen proyek Triple Constraint, yakni cost, time dan quality, Iswanto menilai Dinas PUPR telah gagal total di ketiga lini tersebut.

“Biaya sudah besar, waktu bermasalah, kualitas bermasalah. Lantas apa lagi yang harus kita tunggu ?. Saya pastikan hal ini akan saya sampaikan langsung pada Rapat Paripurna APBD nanti, agar Pimpinan dan Gubernur melakukan evaluasi total,” pungkasnya. (*)

Penulis : Ilham

Editor : Redaksi