Kasedata.id – Desa Busua, Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), diguncang isu serius setelah mencuatnya dugaan skandal video call seks (VCS) yang diduga melibatkan Kepala Desa (Kades) setempat.
Video tersebut beredar luas di media sosial lokal hingga memicu gelombang kecaman dari masyarakat, pemuda, pelajar dan mahasiswa, karena dianggap mencoreng citra pemerintahan terutana di kalangan warga desa.
Tak hanya dianggap merusak moral, dugaan kasus ini juga dinilai sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan. Protes demi protes bermunculan. Kali ini, giliran Ikatan Pelajar Mahasiswa Busua (IPMB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Halsel, Senin (28/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan seperti : Bangun Desa No, VCS Yes, Inspektorat dan DPMD tidak becus.
Dalam orasi, mereka mendesak kepada Bupati Bassam Kasuba, untuk segara mencopot kades yang bersangkutan karena tersandung berbagai persoalan terutama pengelolaan Dana Desa dan krisis moral kepemimpinan.
Sorotan paling serius dalam aksi yang diwarnai bakar ban itu adalah terkait skandal VCS. Para mahasiswa menilai skandal ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Mereka menegaskan bahwa peristiwa tersebut mencerminkan krisis moral yang berakar pada lemahnya sistem pengawasan terhadap aparat desa.
“Kalau pembiaran seperti ini terus terjadi, seolah-olah pemerintah melegitimasi tindakan amoral yang dilakukan oleh kepala desa,” tegas salah satu orator dengan nada tinggi.
Desakan juga dialamatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Halsel. Kedua lembaga itu dianggap abai dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap aparat desa.
“Hingga kini belum ada audit menyeluruh, evaluasi kinerja pun tidak dilakukan. Tak satu pun langkah konkret diambil. Ini adalah bentuk kelalaian institusional yang serius,” kritik Koordinator Aksi IPMB, M. Zidan Andi.
Selain itu, dalam aksi IPMB Kayoa Barat itu mereka menyampaikan empat tuntutan :
1. Pengusutan tuntas kasus VCS secara terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi hukum.
2. Penindakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku dan korban jika terbukti melanggar hukum.
2. Pertanggungjawaban institusional dari DPMD dan Inspektorat atas lambannya penanganan kasus.
3. Audit menyeluruh atas pengelolaan Dana Desa Busua selama masa jabatan kepala desa saat ini. (*)
Penulis : Ridal Lahani
Editor : Sandin Ar
